NABIRE – Pemerintah Kabupaten Nabire mulai memperketat pengawasan terhadap realisasi anggaran dan capaian pembangunan menjelang akhir tahun. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan distrik didorong mempercepat penyerapan anggaran sekaligus memastikan setiap program berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Langkah tersebut mengemuka dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Meja Tahap 2 Tahun Anggaran 2026 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Nabire di Aula RRI, Senin (16/11/2026).

Kegiatan yang diikuti 33 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan 15 distrik ini menjadi ruang evaluasi terhadap perkembangan realisasi anggaran, progres fisik kegiatan, serta pencapaian target pembangunan sejak awal tahun hingga November 2026.

Kepala Bapperida Kabupaten Nabire, Dr. H. Mukayat, S.Pd., M.Si., M.Sc., M.Pd., mengatakan, monitoring dan evaluasi merupakan agenda rutin yang dilaksanakan dua kali dalam setahun untuk memastikan pelaksanaan pembangunan di setiap perangkat daerah dan distrik berjalan optimal.

Menurutnya, kegiatan tersebut memiliki landasan regulasi yang jelas, di antaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Mukayat menegaskan, seluruh kepala OPD dan kepala distrik harus menyampaikan laporan secara terbuka mengenai realisasi penyerapan anggaran dan perkembangan fisik pekerjaan. Evaluasi ini penting agar penggunaan anggaran hingga akhir tahun dapat berlangsung efektif, tanpa meninggalkan sisa anggaran yang terlalu besar akibat program yang tidak terlaksana.

Ia juga mengingatkan pentingnya validitas data dan kelengkapan administrasi setiap kegiatan. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi pemeriksaan lembaga pengawasan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dengan demikian, setiap pejabat dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan penggunaan anggaran sesuai ketentuan, termasuk ketika telah memasuki masa pensiun.

Indikator Pembangunan Menunjukkan Perbaikan

Dalam evaluasi tersebut, Bapperida turut memaparkan sejumlah indikator makro pembangunan Kabupaten Nabire. Data menunjukkan tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dari 4,1 persen pada 2024 menjadi 3,16 persen pada 2025.

Angka kemiskinan juga turun dari 24 persen menjadi 22,69 persen dalam periode yang sama. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 72,28 poin pada 2024 menjadi 72,89 poin pada 2025.

Namun, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nabire tercatat mengalami perlambatan, dari 3,81 persen pada 2024 menjadi 3,22 persen pada 2025. Kondisi ini menjadi salah satu indikator yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ke depan.

Di sisi lain, Kabupaten Nabire berhasil menorehkan sejumlah prestasi, yakni Juara I kategori Penurunan Pengangguran dengan penghargaan senilai Rp3 miliar, Juara II kategori Pelayanan Pendidikan senilai Rp1,5 miliar, serta Juara II kategori Pelayanan Kesehatan dengan penghargaan Rp1,5 miliar.

Capaian tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat program pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

Disiplin ASN Jadi Perhatian

Sementara itu, pembukaan kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan sambutan tertulis Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos., M.Si., oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Yulianus Pasang, S.Pd., M.Pd.

Dalam sambutan tersebut disampaikan permohonan maaf Bupati karena tidak dapat hadir lantaran sedang menjalankan agenda penting di Jakarta.

Sekda juga menyampaikan pesan Bupati agar seluruh aparatur pemerintah bekerja secara jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Setiap OPD diminta mengawal pelaksanaan program, termasuk memastikan rencana kerja yang telah disusun secara manual didampingi oleh operator masing-masing perangkat daerah.

Bupati juga memberikan perhatian serius terhadap kedisiplinan pegawai. Aparatur yang mangkir atau tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya akan dikenakan sanksi, mulai dari pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

Pesan lainnya adalah pentingnya mempercepat penyerapan anggaran agar Kabupaten Nabire tidak mendapatkan penilaian negatif dalam evaluasi pemerintah pusat.

Dalam kesempatan itu, turut disampaikan adanya penyesuaian alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus). Dana blok 1 persen mengalami penurunan dari Rp105 miliar menjadi Rp85 miliar. Selain itu, pengelolaan dana Otsus pada tiga OPD, yakni Inspektorat, BKD, dan DPMPTSP, mengalami pencabutan untuk selanjutnya dialihkan secara lebih efektif.

Target Realisasi 100 Persen

Ketua Panitia Pelaksana, Roy Bernard Tampubolon, S.E., dalam laporannya berharap pelaksanaan Monev Meja Tahap 2 dapat mendorong seluruh perangkat daerah dan distrik mencapai target realisasi anggaran hingga 100 persen pada semester kedua tahun anggaran 2026.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut dibiayai melalui DPA Bapperida Kabupaten Nabire dengan fokus mendukung sejumlah prioritas pembangunan daerah, meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, peningkatan infrastruktur, serta keamanan.

Kegiatan ini dihadiri jajaran pejabat eselon II, kepala dinas, kepala badan, serta kepala distrik dan pejabat terkait lainnya.

Setelah membacakan sambutan Bupati, Sekda Yulianus Pasang secara resmi membuka kegiatan Monitoring dan Evaluasi Meja Tahap 2 Tahun Anggaran 2026.

Melalui evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Nabire berharap seluruh OPD dan distrik tidak hanya mengejar angka penyerapan anggaran, tetapi juga memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sebab, keberhasilan pembangunan bukan semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang terserap, melainkan dari sejauh mana program pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki kualitas pelayanan publik. (sam)