JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) /Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk menuntaskan pembangunan di enam provinsi di pulau Papua. Penegasan ini disampaikan AHY dalam konferensi pers setelah memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dengan para pimpinan daerah se-Tanah Papua di Jakarta.

Rakor ini bertujuan menyelaraskan strategi dan kebijakan antara pusat dan daerah, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.

"Menyusun strategi dan kebijakan termasuk mendorong kementerian-kementerian teknis yang berurusan langsung dengan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah tentu perlu setiap saat membangun sinergi dan kolaborasi seperti ini. Kami mendengarkan masukan, aspirasi, dan juga kalau ada kritik tentu harus kita dengarkan dengan baik sehingga implementasi semakin efektif," ujar AHY kepada awak media.

AHY menjabarkan empat isu utama yang menjadi fokus pembahasan bersama para pemimpin daerah sebagai upaya konkret mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan

Pertama, yaitu pembukaan kawasan ekonomi baru pembahasan diarahkan untuk membuka kawasan strategis dan kawasan ekonomi baru yang akan menjadi pemicu pertumbuhan lokal. Penuntasan Trans Papua Trans Papua disebut AHY sebagai tulang punggung (backbone) konektivitas darat dan pendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. 

"Tadi kita membahas bagaimana menyelesaikan Trans Papua sebagai backbone konektivitas di darat sekaligus backbone bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih merata," jelasnya.

Integrasi konektivitas udara dan laut. Hal ini disoroti AHY sebagai solusi untuk mengatasi tingginya biaya logistik yang menjadi beban berat bagi masyarakat. 

AHY memberikan contoh ekstrem. "Sekarang harga satu sak semen masih ada sekitar Rp1 juta bahkan Rp1,5 juta untuk di wilayah kota. Papua Pegunungan misalnya, ini tentunya menjadi berat sekali bagi masyarakat saudara-saudara kita untuk punya kehidupan yang layak," ungkapnya.

Terakhir soal infrastruktur dasar dan transmigrasi menjadi fokus pada persiapan fasilitas dan infrastruktur dasar perumahan, termasuk pengembangan kawasan transmigrasi yang sedang direvitalisasi.

Menteri ATR/BPN tersebut menekankan bahwa upaya pembangunan di Papua memiliki dimensi yang lebih dalam dari sekadar ekonomi, yakni menyangkut martabat (dignity) warga negara.

"Ini bicara bukan hanya masalah ekonomi dan kesejahteraan, tapi juga masalah dignity. Kita mendapatkan amanah bahwa setiap warga negara itu harus mendapatkan tempat yang mulia. Papua adalah tanah yang mulia yang dikandungi Tuhan dengan berbagai sumber daya alam," tegasnya.

AHY menambahkan, pemanfaatan sumber daya alam harus bertujuan utama memakmurkan semua warga Papua, seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan.

AHY kemudian menganalogikan Trans Papua sebagai arteri utama yang harus dituntaskan terlebih dahulu sebelum ruas sekunder dikembangkan. "Prinsipnya adalah ini benar-benar tantangan geografi yang harus kita tanggulangi. Pertumbuhan itu sangat ditentukan oleh seberapa baik akses yang bisa masuk ke sebuah daerah. Ketimpangan juga begitu. Ketimpangan antar daerah terjadi karena akses yang berbeda," paparnya.

AHY menyimpulkan bahwa kunci stabilitas politik dan keamanan adalah tercapainya kesejahteraan dan keadilan. "Kalau kesejahteraan bisa diwujudkan, keadilan juga terus menjadi prinsip dasar, maka keamanan dan stabilitas politik itu akan terjaga dengan sendirinya. Indonesia adalah Papua, Papua adalah Indonesia," tutup AHY.(pal/you)