Jayapura,- Ketua Komisi IV DPR Papua, Boy Markus Dawir mengklaim APBD Provinsi Papua Tahun 2016 sektor infrastruktur mengalami penurunan drastis sebesar Rp 1,2 Triliun. Dimana sebelumnya anggaran menembus angka Rp 2,5 Triliun.“Biasanya APBD Papua khusus dana tambahan infrastruktur diterima sebesar Rp 2,5 Triliun, tapi tahun 2016 ini cuma Rp 1,2 Triliun,” kata Boy Markus Dawir saat ditemui wartawan diruang kerjanya, Selasa (9/2).Penurunan ini, kata Boy Dawir menyebabkan beberapa ruas Jalan tidak bisa dikerjakan. Ia pun memandang konsistensi dari Pemerintah Pusat kurang jelas untuk hal-hal yang sudah disepakati bersama. “Presiden sudah berjanji, tapi rakyat bersabar saja,” tuturnya. Menyingkapi masalah ini, Komisi IV DPR Papua berencana akan melakukan rapat kerja untuk membahas sekaligus mencari solusi Jalan Trans Papua yang ditargetkan akan rampung sebelum Presiden Jokowi mengakhiri massa jabatannya, pada 2019 mendatang.“Presiden minta Jalan Trans Papua selesai sebelum jabatan habis, maka itu kita akan bahas dalam rapat kerja,” kata Boy Dawir.Dalam rapat ini juga akan mengundang Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X, untuk membahas proyek jalan tahun 2016, 2017 dan 2018 mendatang. “Hari ini, keseluruhan APBD Papua maupun APBN untuk Jalan Trans Papua, nanti akan dilihat pada rapat kerja berikut, sudah berapa kilometer yang sudah dikerjakan. Apakah tahun 2018 dapat rampung atau tidak,” terang dia.Boy Dawir mengatakan, pihaknya akan mendorong pengerjaan ruas Jalan Trans Papua sebagaimana yang dijanjikan Pemerintah Pusat. “Kalau dana kurang dan butuh Rp 10 Triliun, ya kita akan dorong ke Pemerintah Pusat. Sebab ini sudah janji Presiden untuk membuka wilayah Papua, kita tidak main-main,” kata dia.Khusus pembangunan Ring Road di Kota Jayapura, ungkap Boy Dawir, saat ini menyisakan sepanjang 700 meter yang belum tersambung untuk tahap 1.  Pihaknya pun akan membicarakan kembali pembangunan Ring Road yang menelan dana Rp 7,4 Triliun.“Ini sampai ke Vihara, sekitar 1,4 Km. Kemudian tahap berikut dari Vihara, karena sesuai perencanaan awal Hamadi – Depapre, apakah masih tetap ABPD Papua, karena membutuhkan dana Rp 7,4 Triliun,” imbuhnya.  (Syaiful)