DPR Papua Tengah Dorong Regulasi OAP dan Hak Politik dalam Otsus
John mengatakan, pembahasan UU Otsus penting dilakukan agar berbagai ketentuan di dalamnya dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan daerah sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat Papua.
Pencarian
5 artikel cocok dengan pencarian Anda.
John mengatakan, pembahasan UU Otsus penting dilakukan agar berbagai ketentuan di dalamnya dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan daerah sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat Papua.

JAKARTA - Asosiasi Majelis Rakyat Papua (MRP) se-Wilayah Papua meminta agar Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendorong proteksi hak politik Orang Asli Papua (AOP). Terutama di dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Tidak hanya jabatan gubernur dan wakil gubernur saja yang dikhususkan bagi OAP, tetapi juga untuk jabatan bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota.
NABIRE - Dalam rangka memperjuangkan pemenuhan hak politik perempuan asli Papua dalam Pemilu Legislatif 2019, Majelis Rakyat Papua (MRP) mel
NABIRE - Selaku anak Deiyai dan salah satu tokoh intelektual Kabupaten Deiyai, Petrus Agapa menyampaikan, orang Deiyai itu sudah terpencar k
NABIRE - Setelah mendengar program kerja serta visi dan misi calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire melalui berbagai media massa, baik itu elektronik maupun media cetak serta membaca sejumlah program visi dan misi lewat baliho, warga binaan penghuni Lembaga Pemasyar