“papua”

Ketua Komisi II DPR RI Setujui Nabire Jadi Ibukota Provinsi Papua Tengah

Ketua Komisi II DPR RI Setuju Provinsi Papua Tengah di Nabire

NABIRE - Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. Ahmad Doli Kurniatandjung, S.Si, M.T mengatakan, pemekaran provinsi di wilayah adat Meepago, alias Papua Tengah harus diselesaikan. Diainya lebih menyetujui jika Papua Tengah dimekarkan menjadi provisi, maka ibu kota Provinsi Papua Tengah di Nabire.

Puncak Jaya Tarik Diri dari RUU Pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah Papua

NABIRE - Yuni Wonda, Bupati Puncak Jaya berkeberatan jika Kabupaten Puncak Jaya diatur dalam pembentukan RUU Provinsi Pegunungan Tengah Papua bersama dengan kabupaten-kabupaten di wilayah adat Lapago. Karena menurut Yuni, tak ada kesamaan historis pemerintah sehingga pihaknya menolak diikutkan dalam RUU pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah Papua.

Aspirasi Penolakan Pemekaran Sudah Diserahkan ke Pimpinan DPR Papua

NABIRE - Aspirasi maSsa dan mahasiwa Papua tentang penolakan rencana pemekaran provinsi di Papua, sudah disampaikan langsung kepada Pimpinan DPR Papua. Aspirasi itu diterima oleh Waket II DPR Papua, Edo Kaize didampingi Wakil Ketua III DPR Papua, Yulianus Rumbairusi. Sebelumnya dalam Rapat Bamus sudah dibicarakan, Pimpinan DPR Papua menugaskan Komisi I DPR Papua untuk menyiapkan pertemuan dengan stakeholder terkait penolakan pemekaran ini. Demikian siaran pers yang dikirim oleh anggota DPR Papua yang juga sebagai Ketua Kelompok Khusus DPR Papua, John NR Gobai, kepada redaksi Papuapos Nabire.

Tiga Bupati Alumni SMA YPK Hadiri Puncak HUT ke-60 YPK Di Tanah Papua

NABIRE - Tiga bupati yang merupakan alumni SMA YPK, Selasa (8/3/22) menghadari puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) di Tanah Papua tingkat Kabupaten Nabire yang berlangsung di halaman SMA YPK Tabernakel, Oyehe, Nabire.

Sebelum Urus Mekar Papua Tengah, Pemkab Nabire Diminta Tuntaskan Persoalan Wilayah Adat

Bahasa Daerah Papua Harus Dilindungi

NABIRE - Anggota DPR Papua, John NR Gobai mengatakan, bahasa daerah atau bahasa ibu perlu mendapatkan perlindungan di Tanah Papua. Strategi perlindungan bahasa ibu ini harus dilakukan dari hulu ke hilir.

Sebelum Wilayah Adat Tuntas, Pemda Nabire Tak Terlibat Urus Pemekaran Papua Tengah

NABIRE - Tokoh intelektual enam Suku Pesisir dan Kepualauan Kabupaten Nabire, Hendrik Andoi menegaskan, Pemerintah Kabupaten Nabire tidak terlibat dalam mengurus proses pemekaran Provinsi Papua Tengah, sebelum menyelesaikan persoalan wilayah adat antara Meepago dan Saireri di Kabupaten Nabire.

Pemilik Tanah adat atau Anak Papua Perlu Ruang Kelola Sumber Daya Alam

Ruang kelola sebagai sumber ekonomi adalah sebuah Keinginan Orang Papua untuk berusaha dibidang kayu, tambang dan perikanan haruslah didukung dengan memberikan ruang kelola sama seperti ruang kelola yang dirasakan oleh Pengusaha HPH, pemgang ijin usaha tambang dan ijin usaha perikanan yang selama belum didapat oleh orang Papua

Demi Mendapatkan Pengakuan, Pemda Wajib Petakan Wilayah Adat Setiap Suku di Papua

NABIRE - Masyarakat adat masih mengalami kesulitan dan keterbatasan dalam menjaga, mengelola dan mendapatkan hutan adat dan tanah ulayat mereka. Lantaran, sebagian besar wilayah adat menjadi hutan negara. Sehingga semua izin kehutanan, perkebunan, tambang, infrastruktur, kawasan wisata maupun investasi lain berbasis lahan harus berurusan dengan negara tanpa menghormarti hak kepemilikan masyarakat adat setiap suku di Papua.