“mrp”

Pemprov Papua Tengah Sudah Siap Sambut MRP

NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyatakan sudah siap untuk kehadiran anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah. Kesiapan itu diantaranya soal kesiapan kantor MRP, anggaran honor MPR, bahkan fasilitas seperti kendaraan unsur pimpinan pun sudah disiapkan.

Calon MRP Darmince Nawipa Sampaikan Aspirasi ke Kesbangpol Papua Tengah

NABIRE – Calon anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah unsur perempuan dari Kabupaten Paniai, menyampaikan aspirasi ke Kantor Kesbangpol Provinsi Papua Tengah, Senin (17/7/23) kemarin. Darmince Nawipa saat menyampaikan aspirasinya dengan melibatkan massa sekitar 30an orang. Sejumlah aparat kepolisian terlihat telah berjaga-jaga mengamankan jalannya penyampaian aspirasi itu. Aspirasi diterima Kepala Bidang Politik Kesbangpol Provinsi Papua Tengah, Petrus Yeimo, S.Sos., M.Si.

Pansel Koordinasikan Hasil Uji Publik MRP Kepada Pj Gubernur

NABIRE – Panitia seleksi (Pansel) anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah akan mengkoordinasikan hasil uji publik kepada Pj Gubernur Papua Tengah. Terkait rekrutmen anggota MRP, posisi Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Pansel Provinsi hanya sebatas memfasilitasi dan memplenokan sesuai dengan apa yang dihasilkan di tingkat kabupaten.

Belasan Masukan Disampaikan di Masa Uji Publik MRP PT

NABIRE – Uji publik terhadap calon anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah, telah dilakukan selama sepekan sejak tanggal 26 Juni 2023 lalu. Selama masa uji publik itu, dari catatan yang dihimpun media ini, setidaknya ada belasan penyampaian baik itu berupa keberatan maupun dukungan yang disampaikan oleh sejumlah pihak. Penyampaian keberatan maupun dukungan dialamatkan kepada Pj Gubernur Papua Tengah dan juga kepada panitia pemilihan.

Kemarin Masih Ada Sejumlah Pihak Protes Rekrutmen MRP

NABIRE – Hingga hari Senin (3/7/23) kemarin, masih saja ada sejumlah pihak yang mendatangi Kantor Kesbangpol Papua Tengah untuk menyampaikan protesnya terkait tahapan rekrutmen anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) di Provinsi Papua Tengah. Beragam protes disampaikan terhadap tahapan rekrutmen MRP yang sudah memasuki tahap uji publik. Sejumlah persoalan yang sempat terhimpun media ini, ada calon anggota yang namanya tidak muncul pada daftar calon yang diujipublik padahal mereka mengaku namanya muncul pada daftar pleno di tingkat kabupaten. Ada juga calon anggota yang protes lantaran nomor urutnya berubah alias tidak sama dengan nomor urut yang diplenokan pada tingkat kabupaten.

Tahapan Rekrutmen Anggota MRP Mengacu Pada Aturan

NABIRE – Plt. Kepala Kesbangpol Provinsi Papua Tengah, Thephilus Lukas Ayomi, menegaskan, dalam menjalankan tahapan rekrutmen anggota MRP, Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah bekerja sesuai aturan dan regulasi yang telah ditetapkan. Panitia pemilihan sudah melaksankan tahapan-tahapan pemilihan sesuai regulasi. Pemerintah dan panitia hanya memfasilitasi proses pemilihan anggota MRP. Hak dan suara semua dikembalikan kepada lembaga adat, lembaga perempuan maupun lembaga keagamaan.

Sejumlah Protes Warnai Uji Publik MRP Papua Tengah

Uji Publik Calon Anggota MRP Papua Tengah

Demo Silih Berganti di Uji Publik MRP

NABIRE – Aksi demo dari sejumlah calon anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah beserta massanya, mewarnai tahapan uji publik yang sedang dilakukan di tingkat Provinsi Papua Tengah. Di hari pertama dimulai uji publik, Senin (26/6/23) lalu, aksi protes ke Kantor Kesbangpol Provinsi Papua Tengah pun sudah terlihat. Tidak berhenti di hari pertama, pada hari kedua, Selasa (27/6/23) kemarin, aksi serupa juga terjadi lagi di Kantor Kesbangpol Papua Tengah. Bahkan, sejumlah pihak dikabarkan juga kembali akan menggelar aksi damai pada hari ini, Rabu (28/6/23).

Pemprov Papua Tengah Gelar Uji Publik Calon Anggota MRP

NABIRE - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menggelar uji publik terhadap Calon Tetap Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah terhadap calon terpilih MRP Provinsi Papua Tengah. Uji publik dilakukan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/3104/SJ Tanggal 13 Juni 2023 yang ditujukan kepada Pj. Gubernur Provinsi Papua Tengah tentang pengisian MRP Provinsi Papua Tengah Masa Jabatan Tahun 2023-2028.