“mrp”

Protes Soal MRP PT, Masyarakat Adat 6 Distrik Nabire Gunung Gelar Aksi

NABIRE – Masyarakat adat 6 distrik Nabire gunung (Siriwo, Menou, Dipa, Uwapa, Yaro, Wanggar) menggelar aksi demo damai di Kantor Kesbangpol Papua Tengah, Senin (20/11/23). Massa diterima Kepala Kesbangpol Papua Tengah, Drs. Thephilus Lukas Ayomi. Terlihat aparat kepolisian turut mengamankan jalannya aksi damai itu.

MRP-PPT Dilantik, Pokja Agama Belum

NABIRE - Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah (MRP-PPT) masa jabatan tahun 2023-2028, dilantik pada Rabu (8/11/23). Namun anggota MRP-PPT yang dilantik baru dari Pokja Adat dan Pokja Perempuan, sementara dari Pokja Agama belum dilakukan pelantikan. Pelantikan dilakukan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo atas nama Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Pelantikan yang digelar di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah juga turut dihadiri Pj Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos, MM dan sejumlah pejabat lainnya.

Deklarasi Bersama MRP Papua Tengah

Semua Perwakilan Agama Ikuti Proses Seleksi MRP dari Awal Hingga Akhir

NABIRE – Semua perwakilan agama telah mengikuti proses seleksi anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah dari awal hingga akhir sesuai dengan regulasi. Bahkan semua perwakilan dari unsur agama secara bersama-sama melakukan deklarasi. Dimana unsur agama berjanji dan bersepakat mengikuti tahapan sampai proses pelantikan.

Keuskupan Timika Tak Terlibat MRP Periode Pertama di Papua Tengah

NABIRE - Administrator Keuskupan Timika, Pastor Marthen Kuayo Pr, menegaskan, Gereja Katolik Keuskupan Timika menarik diri dari keikutsertaannya dalam MRP periode pertama. Karena menurutnya tidak mau turut serta meletakan pondasi yang tidak benar pada provinsi baru di Papua Tengah.

Pemprov Papua Tengah Sudah Siap Sambut MRP

NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyatakan sudah siap untuk kehadiran anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah. Kesiapan itu diantaranya soal kesiapan kantor MRP, anggaran honor MPR, bahkan fasilitas seperti kendaraan unsur pimpinan pun sudah disiapkan.

Calon MRP Darmince Nawipa Sampaikan Aspirasi ke Kesbangpol Papua Tengah

NABIRE – Calon anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah unsur perempuan dari Kabupaten Paniai, menyampaikan aspirasi ke Kantor Kesbangpol Provinsi Papua Tengah, Senin (17/7/23) kemarin. Darmince Nawipa saat menyampaikan aspirasinya dengan melibatkan massa sekitar 30an orang. Sejumlah aparat kepolisian terlihat telah berjaga-jaga mengamankan jalannya penyampaian aspirasi itu. Aspirasi diterima Kepala Bidang Politik Kesbangpol Provinsi Papua Tengah, Petrus Yeimo, S.Sos., M.Si.

Pansel Koordinasikan Hasil Uji Publik MRP Kepada Pj Gubernur

NABIRE – Panitia seleksi (Pansel) anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah akan mengkoordinasikan hasil uji publik kepada Pj Gubernur Papua Tengah. Terkait rekrutmen anggota MRP, posisi Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Pansel Provinsi hanya sebatas memfasilitasi dan memplenokan sesuai dengan apa yang dihasilkan di tingkat kabupaten.

Belasan Masukan Disampaikan di Masa Uji Publik MRP PT

NABIRE – Uji publik terhadap calon anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah, telah dilakukan selama sepekan sejak tanggal 26 Juni 2023 lalu. Selama masa uji publik itu, dari catatan yang dihimpun media ini, setidaknya ada belasan penyampaian baik itu berupa keberatan maupun dukungan yang disampaikan oleh sejumlah pihak. Penyampaian keberatan maupun dukungan dialamatkan kepada Pj Gubernur Papua Tengah dan juga kepada panitia pemilihan.

Kemarin Masih Ada Sejumlah Pihak Protes Rekrutmen MRP

NABIRE – Hingga hari Senin (3/7/23) kemarin, masih saja ada sejumlah pihak yang mendatangi Kantor Kesbangpol Papua Tengah untuk menyampaikan protesnya terkait tahapan rekrutmen anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) di Provinsi Papua Tengah. Beragam protes disampaikan terhadap tahapan rekrutmen MRP yang sudah memasuki tahap uji publik. Sejumlah persoalan yang sempat terhimpun media ini, ada calon anggota yang namanya tidak muncul pada daftar calon yang diujipublik padahal mereka mengaku namanya muncul pada daftar pleno di tingkat kabupaten. Ada juga calon anggota yang protes lantaran nomor urutnya berubah alias tidak sama dengan nomor urut yang diplenokan pada tingkat kabupaten.