Warga Kampung Wami Adukan BLT ke DPMK Nabire
NABIRE – Sejumlah warga dari Kampung Wami Distrik Yaur mengadu besaran jumlah dana bantuan langsung yang diterima warga ke Dinas Pembe
NABIRE – Sejumlah warga dari Kampung Wami Distrik Yaur mengadu besaran jumlah dana bantuan langsung yang diterima warga ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Nabire.
Warga mengadu ke DPMK karena jumlah dana yang diterima kurang dari besaran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dipatok pemerintah.
Warga Wami juga meminta Kepala DPMK agar penyerahan dana kampung (dana desa/DD) dilaksanakan secara transparan, di depan masyarakat.
Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire, Sambena Inggeruhi mediasi pengaduan warga Wami ke Dinas PMK Kabupaten Nabire, Selasa (11/8).
Sambena Inggeruhi usai mediasi pengaduan warga Wami Sima ke DPMK Nabire, di ruang kerjanya, mengatakan warga mengadu ke pemerintah karena warga menerima dana BLT hanya Rp380.000, sehingga warga menilai besaran dana BLT yang diterima warga kurang dari besaran dana BLT yang dipatok pemerintah sebesar Rp600.000 per keluarga.
Legislator asal Wami ini mengatakan data warga yang diajukan kepala kampung ke DPMK, sebanyak 154 kepala keluarga ternyata ada warga yang tidak terdata di kampung.
Pemerintah melalui Dinas PMK Nabire menyalurkan dana desa untuk BLT sebesar 30 persen dari dana DD sesuai dengan data yang diajukan dari kampung, tetapi ketika di kampung, jumlah penerima melebihi dari jumlah warga yang terdata.
Kepala DPMK berjanji kepada warga masyarakat Kampung Wami, akan memanggil kepala kampung untuk menanyakan jumlah data kepala keluarga dan pembagian BLT kepada warga.
Sambena menilai hal itu terjadi karena miskomunikasi antara kepala kampung dengan warga.
Oleh sebab itu, saat pendataan keluarga tidak didata dengan baik.
Anggota Komisi A ini menjelaskan saat pertemuan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Nabire, Norbert Mote mengatakan, saat pencairan dana BLT dari dana kampung, diserahkan sesuai dengan jumlah kepala keluarga yang dilaporkan oleh kepala kampung.
Tetapi, apabila ada warga yang tidak terdata, itu kekeliruan dari kepala kampung yang tidak mendata seluruh penduduknya secara baik.
Menyikapi usulan warga agar penyerahan dana DD secara transparan, Sambena mengatakan, Kepala DPMK, Norbert Mote sudah berjanji akan menyerahkan dana desa (kampung) tahap ke 3 secara transparan agar warga juga mengetahui berapa besar dana yang diterima kampung.(ans/eby)
Bagikan artikel ini



