NABIRE - Pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak tahun 2024 makin dekat, Wakil Bupati (Wabup) Nabire, Ismail Djamaluddin mewanti- wanti untuk jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap bersikap netral.


Ismail Djamaluddin menyampaikan, saat apel gabungan, ASN Kabupaten Nabire sebagai wujud kedisiplinan dan tanggung jawab bersama, untuk memulai seluruh aktivitas dengan semangat baru dan tekad yang kuat, di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Selasa (9/07/2024).


Tahun 2024 diwarnai dengan berbagai dinamika politik, serta merupakan pesta demokrasi rakyat, untuk memilih pemimpin yang baik ditingkat pusat, maupun tingkat daerah dan bertepatan dengan Pilkada serentak.


Ismail mengatakan, tentang pentingnya kenetralan ASN, dalam menghadapi Pilkada tahun 2024, ASN memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan integritas pemerintahan, sehingga sangat krusial bagi semua untuk netral dan tidak terlibat dalam politik praktis.


"Saya juga ingin mengingatkan, bahwa suasana kondusif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire menjelang Pemilu Kepala Daerah Nabire adalah tanggung jawab kita bersama," katanya.


Lanjutnya, mari kita terus jaga dan pertahankan suasana yang kondusif, baik Pilkada maupun proses pembangunan berjalan lancar dan memberikan rasa aman serta nyaman.


Ismail menegaskan, sebagai ASN harus bekerja berdasarkan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, setiap pekerjaan dan pelayanan yang hendak diberikan harus dapat direncanakan dengan baik.


Tambahnya, memantau proses pelaksanaannya, tepat pada sasaran dan selanjutnya disusun dalam bentuk laporan penyelenggaraan pemerintah daerah.
Terkait dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), berapa lalu khususnya Kabupaten Nabire, mendapat teguran langsung dari pemerintah pusat melalui gubernur.


"Hal seperti ini harus menjadi perhatian kita bersama, oleh karenanya melalui kesempatan ini, saya perintahkan kepada seluruh jajaran kepala tingkat daerah, agar tingkatkan fokus dan keseriusan," ucapnya.


Djamaluddin mengutarakan, dalam penyusunan LPPD, serta terus mengumpulkan laporan secara berkala kepada sekretaris daerah, melalui bagian tata pemerintahan.


Teguran terkait keterlambatan LPPD dari pemerintah provinsi, yang pertama dan terakhir kalinya, kedepan semua laporan baik kinerja maupun anggaran dapat diperhatikan dan disusun tepat waktu, serta dilaporkan kepada dinas yang terkait.


Ismail menjelaskan, terkait Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) tahun ini belum terealisasi, karena mengacu pada Permendagri nomor 3 tahun 2023, serta jumlah pegawai dan ketersediaan anggaran yang tidak memungkinkan.


"Namun saya berharap, pelayanan publik harus tetap optimal dan kita harus berfokus pada tugas dan tanggung jawab kita sebagai pelayan masyarakat," tandasnya.


Djamaluddin dalam paparnya, etos kerja yang baik, jujur dan bekerja secara cerdas, seluruh ASN dapat menjadi pondasi, dalam membangun Kabupaten Nabire, menjadi kabupaten yang hebat secara nyata dan terbukti.


Kegiatan apel gabungan dihadiri oleh, Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Kepala BPJS, para asisten dan staf ahli di lingkungan Setda Nabire, Direktur PDAM, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat eselon III dan IV serta ASN yang ada di Nabire.(sam)