NABIRE - Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Tengah, Viktor Fun, S.Sos., M.Si, Kamis (21/5/26), secara resmi membuka Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Papua Tengah.

Dalam sambutan Gubernur Provinsi Papua Tengah, Meki Nawipa, SH, yang dibacakan Viktor Fun mengatakan wilayah pesisir memiliki potensi yang sangat besar, namun pada saat yang sama juga menghadapi berbagai tantangan lingkungan yang perlu menjadi perhatian bersama. 

“Salah satu kekuatan utama yang dimiliki wilayah pesisir Papua Tengah adalah keberadaan ekosistem mangrove yang sampai hari ini masih menjadi penyangga kehidupan masyarakat pesisir,” ujarnya.

Karena diketahui Bersama, mangrove memiliki fungsi yang sangat penting, bukan hanya untuk menjaga kawasan pantai dari abrasi dan gelombang laut, tetapi juga sebagai tempat hidup berbagai jenis ikan dan biota laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat dan mangrove juga berperan dalam menjaga kualitas lingkungan serta membantu mengurangi dampak perubahan iklim melalui kemampuannya menyerap karbon dalam jumlah besar.

“Dengan demikian kita juga harus menyadari bahwa tekanan terhadap kawasan mangrove terus meningkat. Jika kondisi ini tidak segera ditangani secara bersama-sama, maka dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari hasil laut dan lingkungan sekitar,” terangnya. 

Dan Aktivitas pembukaan lahan, tambahnya, pemanfaatan kawasan pesisir yang belum tertata dengan baik serta kurangnya pengawasan terhadap beberapa wilayah menyebabkan sebagian kawasan mangrove mengalami kerusakan.

“Oleh karena itu, upaya perlindungan dan pengelolaan mangrove tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri atau hanya oleh pemerintah semata. Karena hal tersebut dibutuhkan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, akademisi, sektor swasta, masyarakat adat, komunitas lingkungan maupun masyarakat pesisir itu sendiri,” tuturnya.

Ditambahkannya, hari ini merupakan momentum dengan dibentuknya KKMD. Wadah ini dibentuk bukan sekadar untuk memenuhi aspek administratif, melainkan sebagai mesin penggerak kolaborasi lintas sektor melalui KKMD ini.

Dalam sambutannya, Gubernur Meki Nawipa juga meminta agar pemerintah daerah, akademisi, sektor swasta, LSM dan masyarakat pesisir dapat duduk bersama. 

“Kita harus bersinergi untuk, menyusun kebijakan terpadu menghadirkan satu peta dan satu perencanaan yang jelas dalam pengelolaan mangrove di provinsi kita. Mempercepat rehabilitasi dan melakukan aksi nyata penanaman kembali pada kawasan-kawasan mangrove yang telah rusak,” terangnya.

Lanjutnya, mendorong ekonomi berkelanlutan dan memastikan bahwa kelestarian lingkungan berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ekowisata maupun pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.

Gubernur Meki berharap setelah sosialisasi dan pembentukan ini selesai, seluruh anggota KKMD dapat segera menyusun rencana kerja yang konkret, terukur dan dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai kebutuhan daerah masing-masing.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah sendiri memiliki komitmen untuk terus mendorong pembangunan yang berkelanjutan. “Kita tidak hanya fokus pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga memastikan bahwa kualitas lingkungan tetap terjaga untuk generasi yang akan datang. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan Papua Tengah yang adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju dan berkelanjutan,” harapnya. (rob/Hum Pemprov)