NABIRE - Mahasiswa UPP PGSD Nabire sempat mendatangi Kantor Gubernur Papua Tengan dan dilanjutkan ke Kantor Bupati Nabire, Senin (26/6/23). Mereka melakukan aksi demo damai menyampaikan aspirasi. Kepada Pemerintah Kabupaten Nabire, mereka meminta agar aspirasinya dilanjutkan ke Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Keluhan mereka, setiap tahun penerimaan kuota mahasiswa dibatasi karena adanya keterbatasan fasilitas. 

Pantauan media ini di lapangan, massa yang mendatangi Kantor Bupati Nabire, diterima langsung oleh Sekda Nabire, Pieter Erari, SE, M.Si. Di hadapan para mahasiswa, Sekda Pieter Erari mengatakan, pihaknya akan memfasilitasi apa yang disampaikan para mahasiswa kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam hal ini Pj Gubernur Papua Tengah. Karena saat ini Pj Gubernur Papua Tengah sedang melakukan dinas ke Timika.

“Nanti jika Ibu Gubernur serta rombongan tiba dari Timika, kami Pemerintah Kabupaten Nabire bisa memfasilitasi menyampaikan aspirasi mahasiswa,” tuturnya.

Sekda Pieter Erari mengatakan, program pembangunan itu pemerintah punya tugas sehingga sudah direncanakan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lainnya. Sehingga para mahasiswa agar tidak khawatir dan ragu, apalagi Nabire sudah menjadi ibukota Provinsi Papua Tengah.

Salah seorang perwakilan mahasiswa menyebutkan, pihaknya datang untuk menyampaikan aspirasi dari Kampus UPP PGSD Nabire yang berlokasi di SP1 Jalur 5 Timur. Kata dia, setiap tahun selalu dibatasi kuato penerimaan mahasiswa baru. 

“Dengan masalah inilah kami datang dan alasan yang selalu diberikan oleh pemerintah adalah dengan adanya ruangan belajar terbatas atau kurang. Dosen juga semua dosen terbang maka kami mahasiswa jadi kewalahan maka kami datang meminta untuk menambahkan jumlah ruangan dari pemerintah provinsi,” ujarnya.

Kata dia, pemerintah provinsi yang membawahi delapan kabupaten wajib masing-masing kabupaten membuka UPP PGSD. Dan di provinsi harus dibangun Universitas Negeri karena guru di bidang pendidikan sangat terbatas. Sehingga untuk mengisi kekosongan itu pemerintah provinsi perlu membangun universitas.  (modes)