NABIRE - Tim Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), dijadwalkan akan tiba di Nabire pada besok, Selasa tanggal 11 Maret 2014. Kedatangan Tim DPOD tersebut, beraitan dengan penentuan Ibukota Provinsi Papua Tengah. Demikian dikemukakan Deklalator Provinsi Papua Tengah, Drs. AP. Youw, M.Si., kepada media seusai mengadakan pertemuan dengan para kepala suku dan tokoh masyarakat, Sabtu (8/3) di kediamanya Jalan Pepera. Ditegaskan AP. Youw, sebenarnya menurut kriteria dan persyaratan yang disampaikan sudah jelas dimana letak ibukota Provinsi Papua Tengah sesuai peta dan skor dalam studi kelayakan itu. Tetapi timbul permasalahan disana, dimana ada beberapa kelompok yang menginginkan ibukota Provinsi Papua Tengah di Biak, Nabire dan Timika. Sehingga pemerintah agak sulit dalam menentukannya.Oleh karena itu, pemerintah mencari jalan tengah untuk menjaga dan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) membentuk  3 tim, untuk masing-masing tim berangkat ke Biak, Nabire dan Timika. Mereka akan melakukan observasi dan hal-hal yang berkaitan dengan pamekaran akan dibicarakan dengan para bupati dan gubernur, pemerintah pusat dalam hal ini tim akan menanyakan karena ada hal-hal yang perlu diisi dalam membantu pembentukan provinsi dan ibukotanya.Terang AP. Youw, tim dari Kemendagri tanggal 9 Maret 2014 akan turun di Jayapura guna melakukan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Papua dan Gubernur diminta oleh Mendagri untuk mendampingi tim turun ke daerah. Tim Kemendgari akan turun ke daerah didampingi oleh tim dari provinsi, selanjutnya di daerah bertemu dengan para bupati untuk membicarakan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh para bupati.“Itu kenapa mereka turun, sejauh mana persiapan dan kesiapan untuk menerima daerah dijadikan sebagai ibukota dilihat dari segi sarana, prasarana yang ada, peta, batas wilayah, dan itu merupakan tugas pemerintah daerah, kami dari Tim Pamekaran tidak melibatkan diri kedalam.Dengan kata lain, bagaimana nanti pemerintah daerah dalam hal ini Bupati menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi kebutuhan Tim Kemendagri, apakah daerah ini (Nabire) akan diterima sebagai ibukota Provinsi Papua Tengah atau tidak,” paparnya.“Jadi tergantung jawaban-jawaban Bupati sejauhmana kesiapan dan persiapan mereka. Hasilnya mereka akan bawa kembali ke Jakarta dan akan dipadukan dengan Tim Kemendagri yang turun di daerah lain (Biak dan Timika) untuk selanjutnya akan menentukan dimana ibukota yang layak untuk Provinsi Papua Tengah,” tandasnya.Dalam kesempatan itu, AP. Youw menghimbau masyaraat melalui para kepala kampung, kepala suku, tokoh masyarakat dan ketua-ketua kerukunan agar mengerahkan masanya untuk menjemput Tim dari Kemendagri, Tim Pamearan Provinsi Papua Tengah d pada Hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 (besok) di Bandar Udara Nabire. Sesuai RDG Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pusat Data dan Informasi dan Telkom nomor : T.094/094/Otda yang ditujuhkan kepada Gubernur dan Sekda Provinsi Papua untuk menindak lanjuti hasil rapat kerja pemerintah dengan Komisi II DPR-RI dan DPD –RI pada tanggal 27 Februari 2014 terhadap Rancangan Undang–Undang (RUU) usulan DPR –RI tentang pembentukan 65 Daerah Otonom Baru DOB .Untuk itu dijadwalkan Selasa 11 Maret 2014 tim Mendagri RI akan melakukan Observasi meninjau langsung di Kabupaten Nabire sebagai calon ibu kota Provinsi Papua dan melakukan pertemuan dengan para bupati dan ketua DPRD yang masuk di wilayah calon Provinsi Papua.“Tim Mendagri dijadwalkan bukan hanya ke Nabire saja, tetapi tim ini akan ke calon Provinsi Papua Selatan dan calon kabupaten/kota lainnya,” kata Norbet Mote, SE, M.Si kepada Papuapos Nabireja, Jumat (7/3) di seputar Pantai Nabire.Sehingga dalam jadwal RDG tersebut telah dicantumkan calon provinsi dan kabupaten/kota yang akan dikunjungi. Untuk itu diharapkan kepada masyarakat Kabupaten Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai dan Kabupaten Intan Jaya agar dapat bergabung dalam satu barisan menyambut kedatangan tim Kemendagri untuk melakukan Observasi lapangan calon Ibu kota Provinsi Papua di Nabire.Dengan demikian terhitung dari tanggal 11 sampai 13 Maret tim sudah langsung melakukan observasi lapangan. Sementara pada tanggal 9 Maret tim baru berangkat dari Jakarta dan pada tanggal 10 Maret 2014 tim melakukan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Papua. Karena tim Kemendagri akan didampingi tim Setda Provinsi Papua selama melakukan kegiatan observasi 3 hari di lapangan.Dengan demikian untuk persyaratan pembentukan DOB bagi Provinsi Papua Tengah kini telah dinyatakan lengkap alias tidak ada kekurangan. Tinggal menunggu hasil akhir yakni kegiatan observasi lapangan atau melihat langsung Kabupaten Nabire calon sebagai ibu kota Provinsi Papua. Karena data lapangan merupakan hal terakhir yang sangat penting.Untuk itu diharapkan kehadiran masyarakat 5 kabupaten Papua Tengah, karena pemekaran yang diperjuangkan ini hadir untuk masyarakat alias untuk banyak orang. Sehingga bukan masyarakat saja yang hadir, tetapi tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh politik, dan tokoh perempuan serta semua pihak yang merasa peduli dan memiliki Provinsi Papua Tengah. (iing elsa/des)