NABIRE - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nabire menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) krusial ke-II pada Jumat (24/10/2025) di Aula Bappeda. 

Pertemuan ini menjadi sorotan penting karena membahas upaya intensif Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di tengah kabar mengejutkan, pemangkasan signifikan dana transfer daerah dari pemerintah pusat.

Kepala Bappeda Nabire, Dr. H. Mukayat, S.Pd., M.Si., M.Sc., M.Pd, membuka kegiatan dengan menyampaikan dilema besar yang dihadapi daerah. Di satu sisi, pemerintah pusat menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen, namun di sisi lain, Kabupaten Nabire akan menghadapi pemangkasan anggaran transfer hingga Rp350 miliar pada tahun 2026.

Kepala Bappeda merinci, dana transfer yang biasanya diterima Nabire sekitar Rp1,5 Triliun, kini diproyeksikan hanya menjadi sekitar Rp1,2 Triliun. 

Pengurangan dana sebesar itu memaksa pemerintah daerah harus memutar otak lebih keras lagi untuk merumuskan strategi pengentasan kemiskinan agar target nasional tetap tercapai tanpa mengorbankan pembangunan.

Informasi terkini mengenai tingkat kemiskinan Nabire menunjukkan fluktuasi yang mengkhawatirkan. Meskipun sempat menurun menjadi 23 persen pada tahun 2023, angka tersebut kembali naik menjadi sekitar 24 persen pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan rapuhnya posisi ekonomi masyarakat yang sangat rentan terhadap guncangan.

Kendati demikian, data kemiskinan ekstrem memberikan sedikit harapan. Dr. H. Mukayat mengungkapkan, persentase kemiskinan ekstrem sudah menunjukkan perbaikan signifikan, dari 14 persen kini turun menjadi 6 persen. 

"Kita berharap pada peringkat kemiskinan ekstrem nanti tahun 2025 bisa turun lagi menjadi 3 persen," ujar Mukayat optimistis.

Dr. H. Mukayat menjelaskan, mengatasi permasalahan kemiskinan ekstrem bukanlah proses instan layaknya ‘sulap’, melainkan membutuhkan proses panjang dengan memprioritaskan beberapa aspek fundamental. Dalam pandangannya, kemiskinan ekstrem tidak dapat diatasi tanpa menyentuh akar masalah kesehatan dan kualitas SDM.

Hal yang paling ia sorot terkait masalah kemiskinan ekstrem adalah isu stunting. Ia berpendapat bahwa kemiskinan ekstrem akan berakhir jika stunting berhasil diatasi. 

Logikanya, dengan menurunnya kasus stunting, tingkat kemiskinan akan otomatis turun dan ekonomi masyarakat juga akan ikut terangkat karena lahirnya generasi yang sehat dan produktif.

Mengakhiri paparannya, ia mengingatkan definisi kemiskinan ekstrem menurut Bank Dunia, yaitu pendapatan kurang dari $1,9 US per hari atau setara dengan kurang dari Rp32.000 per hari dengan kurs saat ini. Sementara berdasarkan data BPS, seseorang dikatakan tidak miskin jika pendapatannya per bulan di atas Rp700.000, sebuah perbandingan yang memperlihatkan jurang pendapatan. 

Rakor ini diharapkan menghasilkan solusi konkret dan terobosan inovatif untuk memastikan perjuangan Nabire melawan kemiskinan tidak terhalang oleh keterbatasan anggaran yang mendera.(sam/amd)