NABIRE – Sejumlah orang yang tidak lolos verifikasi administrasi tingkat Kabupaten Nabire untuk calon anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah, Senin (22/5/23) kemarin, menggelar aksi demo damai di Kantor Gubernur Papua Tengah. Sejumlah orang yang tidak lolos seleksi MRP beserta massa pendukungnya, memadati areal sekitar Kantor Gubernur Papua Tengah. Aparat kepolisian mengkawal aksi demo damai tersebut. Sejumlah orang diperbolehkan masuk ke dalam kantor gubernur sementara massa lainnya berada di luar pagar kantor gubernur. 

Saat itu Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos, M.Si terlihat memasuki kantor gubernur. Bupati Mesak langsung masuk ke ruang kerja Pj Gubernur Papua Tengah. 

Di dalam ruang kerja Pj Gubernur tidak diketahui pasti ada pembahasan apa antara Bupati Nabire dengan Pj Gubernur Papua Tengah. Pertemuan yang cukup lama membuat massa yang berada di halaman kantor gubernur terlihat semakin tidak sabar. Mereka berharap bisa menyampaikan keluh kesahnya kepada Pj Gubernur Papua Tengah. 

Pantauan di dalam taman di tengah kantor gubernur, sempat terjadi keributan. Salah seorang dari massa pendemo sempat bersuara lantang (teriak, red) dan mengundang perhatian berbagai pihak. Sempat ditenangkan oleh pihak aparat kepolisian, namun tidak lantas langsung diam. Bahkan sempat terjadi aksi saling dorong, hingga akhirnya bisa ditenangkan.

Lantaran menunggu cukup lama, sejumlah orang dari massa juga sempat beberapa kali bersuara lantang meminta perhatian para pejabat untuk bisa menemui mereka. Hingga sekira pukul 12.15 WIT terlihat Bupati Mesak Magai keluar dari ruang kerja Pj Gubernur Papua Tengah. Saat itu juga massa yang tengah berada di dalam lingkungan kantor gubernur langsung berkerumun di depan Bupati Mesak Magai, yang masih berada di depan pintu keluar ruang kerja Pj Gubernur Papua Tengah.

Perwakilan dari massa, baik itu dari perewakilan perempuan maupun dari perwakilan adat menyampaikan keluh kesahnya kepada Bupati Mesak Magai. Mereka mempertanyakan tidak lolos verifikasi administrasi sementara mereka mengklaim telah menyerahkan persyaratan yang lengkap. Bahkan seperti disampaikan salah satu calon, Dorkas Windesi, merasa tidak mendapat dukungan dari Bupati Mesak Magai. Sementara dirinya mengaku telah bekerja untuk mengantarkan Mesak Magai menjadi Bupati Nabire.

Saat Bupati Mesak Magai akan menyampaikan komentarnya, sejumlah orang dari massa yang beraksi terus menyela dengan menyampaikan pendapatnya. Akhirnya perwakilan massa diarahkan untuk memasuki aula kantor gubernur untuk melanjutkan pertemuan.

Turut mengikuti pertemuan di dalam aula kantor guberbur, Kepala Kesbangpol Papua Tengah sekaligus ketua panitia pemilihan tingkat provinsi, Drs. Thephilus Lukas Ayomi, Bupati Nabire, Mesak Magai, Sekda Nabire sekaligus ketua panitia pemilihan tingkat Kabupaten Nabire, Pieter Erari, beserta anggota penitia pemilihan, serta perwakilan dari massa yang beraksi.

Dalam pertemuan di aula itu, pada intinya mereka mempertanyakan apa alasan mereka tidak lolos verifikasi administrasi, sementara menurut pemahaman mereka sudah menyerahkan berkas dengan lengkap. Mereka sempat mempertanyakan apakah panitia seleksi benar-benar memeriksa berkas mereka.

Di depan massa, Bupati Mesak Magai mengatakan, untuk seleksi anggota MRP ini ada panitia pemilihan tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Panitia pemilihan tingkat kabupaten itu atas SK provinsi dan bukan SK Bupati Nabire. Panitia pemilihan tingkat kabupaten ini bertanggung jawab ke provinsi bukan bertanggung jawab kepada bupati. 

“Saya hanya kawal panitia pemilihan kabupaten, dan saya tidak pernah mengintervensi sedikit pun,” ujar Bupati Mesak.

Menanggapi aksi protes massa, Kepala Kesbangpol Papua Tengah sekaligus ketua panitia pemilihan tingkat provinsi, Drs. Thephilus Lukas Ayomi, di hadapan massa mengatakan, jika terjadi hal-hal yang tidak benar dalam seleksi, kenapa tidak melaporkan secara tertulis kepada panitia pengawas. 

“Karena kami bekerja ini tidak bisa merespon segala sesuatu dengan bicara-bicara. Karena ketika kita proses sampai ke Jakarta pun itu secara tertulis,” ujarnya.

Pantauan media ini, saat ada penjelasan dari para pejabat baik itu Bupati Nabire maupun Kepala Kesbangpol Papua Tengah, sejumlah orang yang beraksi justeru meninggalkan ruang pertemuan. Sementara sebagian lain masih bertahan di dalam ruangan untuk mendengarkan penjelasan. Hingga akhirnya pertemuan di dalam aula kantor gubernur disudahi. Sementara terlihat sejumlah orang yang beraksi masih bertahan duduk di seputar taman di dalam kantor gubernur.

Pantauan pada sore hari sekira pukul 17.45 WIT, sejumlah aparat kepolisian masih terlihat berjaga-jaga di depan maupun di dalam lingkungan kantor gubernur. (ros)