Status Ganda Warga Perbatasan Nabire-Wapoga, KPU Nabire Turun Lapangan
NABIRE – Ketua KPU Kabupaten Nabire beserta anggota komisioner lainnya, beberapa waktu lalu telah turun lapangan ke Kampung Kamarisano
NABIRE – Ketua KPU Kabupaten Nabire beserta anggota komisioner lainnya, beberapa waktu lalu telah turun lapangan ke Kampung Kamarisano, perbatasan antara Kabupaten Nabire dan Kabupaten Waropen.
KPU Nabire turun ke daerah perbatasan ini lantaran ada informasi terjadi status ganda warga kampung di wilayah perbatasan itu.
Warga kampong itu tercatat sebagai warga Kabupaten Nabire tapi juga tercatat sebagai warga Kabupaten Waropen.
Kegandaan status warga ini berdampak terhadap daftar pemilih pada Pilkada Kabuapten Nabire.
Sehingga KPU Nabire merasa perlu untuk turun tangan dan mencari solusi atas persoalan yang terjadi di sana.
“Ketika kami turun lapangan, kami peroleh data ada sebanyak 148 orang berstatus sebagai warga Kampung Kamarisano Kabupaten Nabire.
Dan kami juga mendapatkan data sebanyak 142 warga Kampung Kamarisano Kabupaten Waropen.
Ternyata warga kedua kampung yang berbeda kabupaten itu adalah orangnya sama,” ujar Ketua KPU Nabire, Wihelmus Degei, saat dikonfirmasi media ini, kemarin.
Terkait dengan status warga yang ganda ini, kata Wihelmus, KPU Nabire hanya sebagai pengguna data.
Sedangkan yang mengelola data adalah pemerintah.
Data-data ganda yang terjadi di perbatasan Nabire-Waropen, adalah berasal dari data DP4 yang nota bene adalah hasil olahan dari pemerintah.
Ditanya solusi atas persoalan itu, jawab Wihelmus, dirinya telah bersepakat dengan perwakilan pihak Kabupaten Waropen untuk menanyai warga satu persatu.
Jika ada warga yang punya identitas KTP Nabire dan juga punya identigas KTP Waropen maka akan ditanya mau memilih menjadi warga kabupaten mana ? Jika warga memilih menjadi warga Nabire, maka data di Kabupaten Waropen akan dicoret, demikian juga sebaliknya.
Hal ini menjadi tugas dari petugas PPDP di lapangan.
Berbicara soal asal muasal warga yang berstatus ganda di dua kabupaten, kata Wihelmus, awalnya mereka itu warga Kabupaten Nabire.
Tetapi karena merasa tidak mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Nabire sehingga mereka berstatus juga sebagai warga Kabupaten Waropen.
Mereka ini mempunyai identitas sebagai warga Kabupaten Nabire tetapi juga memilik identitas sebagai warga Kabuapten Waropen. (ros)
Bagikan artikel ini


