NABIRE – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) perwakilan Provinsi Papua, Senator Paun Vincent Mayor, melontarkan kecaman keras atas tindakan pembakaran mahkota adat Papua yang ia sebut sebagai simbol kemakmuran, harga diri dan jati diri orang asli Papua.

Kecaman ini ditujukan kepada Joni Santoso Silaban, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi Papua, yang disebutnya memimpin langsung aksi pembakaran tersebut.

"Saya mengecam keras, mengutuk keras apa yang dilakukan oleh Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Papua, Joni Santoso Silaban, karena telah melakukan pembakaran, memimpin pembakaran mahkota Papua yang sangat sakral dalam budaya orang Papua," tegas Senator Vincent, Kamis (23/10/25).

Senator Vincent menekankan, mahkota adat tersebut memiliki nilai yang sangat tinggi dalam adat istiadat dan martabat orang Papua. Ia menilai tindakan pembakaran, yang bahkan divideokan dan diviralkan sebagai pelecehan serius terhadap budaya.

"Ini soal martabat harga diri orang Papua. Ini adalah simbol kemakmuran, harga diri, jati diri orang asli Papua. Karena itu, saya mendesak kementerian terkait, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), untuk segera memberhentikan dengan tidak hormat, mencopot yang bersangkutan," desaknya.

Sebagai pimpinan adat di Papua, Mayor menilai tindakan Joni Santoso Silaban menunjukkan kurangnya pemahaman dan penghormatan terhadap budaya lokal.

"Kalau datang ke Papua, belajar jati diri budaya adat istiadat orang Papua. Mahkota itu kan sebenarnya harus dimuseumkan, bukan divideokan, dibakar, lalu diviralkan. Maksudnya apa? Mau melecehkan adat istiadat orang Papua," ujarnya geram.

Senator Vincent mengklaim bahwa tindakan provokatif tersebut telah menimbulkan dampak negatif, termasuk demonstrasi yang terjadi di Boven Digoel, Papua Selatan. Di mana masyarakat dan aparat keamanan turut menjadi korban.

"Itu akibat dari oknum ini. Jadi Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Papua, Joni Santoso Silaban, segera dicopot," tandasnya.

Vincent Mayor mendesak KLHK agar segera mencopot Joni Santoso Silaban sebelum masalah ini meluas dan membangkitkan amarah lebih besar dari masyarakat Papua.

"Ini soal harga diri, itu simbol kemakmuran, simbol harga dan maklumat orang Papua soal mahkota itu. Karena itu saya mendesak segera yang bersangkutan dicopot. Saya akan pantau, awasi dan saya akan intervensi kasus ini," tutup Senator Vincent Mayor.(pal/you)