NABIRE- Provinsi Papua Tengah dibagian ufuk utara dan ufuk selatan dia apit oleh dua garis pantai. Garis pantai utara terletak di kabupaten Nabire dan garis pantai selatan terletak di kabupaten Mimika. Sepanjang bibir pantai khususnya di air asin dan payau ada komunitas Mangrove bertumbuh disana. 

Komunitas tumbuhan ini menjaga antara dataran dan lautan serta rumah bagi hewan dalam air (ikan, udang), hewan di dataran serta penyangga bagi kehidupan manusia di kawasan pesisir pantai.

Untuk melindungi dan menyelamatkan komunitas tumbuhan ini, pemerintah provinsi Papua Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan (DLHKP) resmi membentuk sebuah wadah yang menamakan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD). Di Hotel Mavira, Nabire, ibu kota provisi Papua Tengah. Kamis (21/5/26).

Dalam sambutan tertulis Gubernur Papua Tengah yang dibacakan oleh Plt,Asisten III Setda Papua Tengah, Viktor Fun,S.Sos mengatakan, keberadaan ekosistem mangrove yang sampai hari ini masih menjadi penyangga kehidupan masyarakat pesisir yang mesti dilindungi dari ancaman degradasi. 

“Mangrov penting bagi manusia, hewan dalam air dan hewan di daratan. Kamunitas tumbuhan ini juga berperan menjaga kualitas lingkungan dan menyerap karbon sehingga perlu dilindungi dari beragam ancaman,”imbuhnya. 

sebab menurut Gubernur, belangan ini tekanan terhadap kawasan mangrove terus meningkat karena aktivitas pembukaan lahan, pemanfaatan kawasan pesisir tidak tertata dengan baik, serta kurangnya pengawasan terhadap beberapa wilayah menyebabkan sebagian kawasan mangrove mengalami kerusakan. 

“Kondisi ini segera ditangani secara bersama-sama, jika tidak dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari hasil laut dan lingkungan sekitar,”tandasnya. 

Oleh karena itu, upaya perlindungan dan pengelolaan mangrove tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah semata, akan tetapi Gubernur mengajak, berkolaborasi bersama para pihak terkait untuk menyelamatkan dan melindungi komunitas mangrove. 

“Tidak bisa hanya oleh pemerintah, dibutuhkan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, akademisi, sektor swasta, masyarakat adat, komunitas lingkungan, maupun masyarakat pesisir itu sendiri. Jadi kita semua harus berkolaborasi,”pintanya. 

Gubernur menyambut baik pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD). Namun dia mengegaskan Wadah tersebut dibentuk bukan sekadar untuk memenuhi aspek administratif, melainkan sebagai mesin penggerak kolaborasi lintas sektor. 

“Melalui KKMD ini, saya meminta agar pemerintah daerah, akademisi, sektor swasta, LSM, dan masyarakat pesisir dapat duduk bersama. Kita harus bersinergi untuk Menyusun kebijakan, percepat rehabilitasi dan untuk mendorong ekonomi berkelanjutan,”tuturnya. 

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Perwakilan dari PT Freeport Indonesia, Akademisi dari Uswim Nabire, Perwakilan pemerintah kabupaten Nabire dan Mimika, para tokoh dan pihak terkait lainnya. (you)