NABIRE – Demi menyelamatkan aset negara, Presiden Joko Widodo membentuk Badan Penelitian Aset Negara Aliansi Indonesia (BPANAI). Lembaga tersebut sudah terbentuk semua daerah tingkat provinsi di seluruh Indonesia. Sementara untuk Kabupaten Nabire sudah terbentuk. Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC BPANAI) Kabupaten Nabire, Isak Boga, mengatakan aset negara perlu diselamatkan. Maka itu, BPANAI berkomitmen untuk bekerja keras melawan semua tindakan dari oknum-oknum tertentu yang sudah merugikan negara. Dirinya siap mengkampanyekan slogan BPANAI, stop dan cegah pungutan liar, korupsi, kolusi, nepotisme, terorisme dan Narkoba untuk menjaga aset negara, menegakkan kebenaran dan keadilan serta menjaga kesatuan NKRI.Ia menambahkan, BPANAI Nabire telah berkordinasi dengan Pemda, mulai dari Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Kesbangpol. Selain Pemda, juga sudah kordinasi dengan mitranya, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan mitra lainnya.“Saat kami kordinasi dengan Pemda Nabire, intinya Pemda Nabire sambut positif dan tanggapi serius atas kehadiran lembaga ini,” kata Isak Boga, Jumat (12/05) di Nabire, seraya berharap agar Pemda dan seluruh jajaran Bottom of For ASN di kabupaten Nabire, bisa kerja sama demi benahi dan tertibkan aset negara. Jika ada pihak yang melawan, kata dia, lembaganya sudah bermitra dengan beberapa lembaga penegak hukum seperti, Polri, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.Untuk jalankan tugas ini, kata Boga, BPANAI bersama seluruh tim yang sudah terbentuk sedang menunggu petunjuk dari pusat. Ia meminta kepada semua tim agar dari sekarang mulai menyiapkan diri. Karena, pasti akan ada pihak tertentu yang tidak senang dengan kehadiran lembaga tersebut.Ia meminta kepada seluruh lapisan masyarakat Nabire untuk mendukung BPANAI. Karena, kalau tidak, banyak pejabat di derah ini yang akan merajalela untuk menyalahgunakan aset negara.Lembaga tersebut, motonya mengajak seluruh pejabat tinggi negara, TNI, POLRI, pengusaha dan masyarakat Indonesia pada umumnya, bersama-sama kita stop dan cegah pungutan liar, korupsi, kolusi, nepotisme, terorisme dan narkoba, untuk menyelamatkan aset negara,  menegakkan keadilan dan kebenaran, dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia.Sesuai visi lembaga, tutur Boga, DPC  Nabire, siap mendukung sepenuhnya pemerintah dan program kerjanya secara institusional, pemerintah tidak boleh diganggu, apalagi dirongrong. Kata dia, Pemerintah harus dibela dan dikawal dalam aktualisasi tugas-tugas penyelenggaraan negara. Siapapun yang bertindak makar kepada pemerintah, maka Aliansi Indonesia ada di garda terdepan dalam membela dan mempertahankan Pemerintah dalam rangka menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.“Tujuannya, mengajak seluruh rakyat Indonesia, dari ujung Sabang hingga Merauke, mari kita stop dan cegah semua perbuatan jahat dan perilaku yang tidak baik, tinggalkan dan buang jauh-jauh perasaan iri, dengki, dan sirik untuk membangun dan menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis, dinamis, berdaulat dan bermartabat, dalam rangka suksesnya pembangunan nasional Indonesia di segala bidang, menuju masyarakat yang rukun, damai serta sejahtera dunia dan akhirat,” jelasnya.Salah seorang warga Nabire, Niko Tekege mengatakan, warga Nabire menyambut baik dengan kehadiran lembaga tersebut. Sesungguhnya aset negara merupakan milik rakyat, sehingga, seharusnya tiap kali pengadaan aset negara harus transparan agar diketahui seluruh warga.“Di daerah sini, banyak terjadi kasus. Motor dan mobil dinas yang selalu keluar tiap tahun, selalu dijadikan milik pribadi padahal itu aset negara,” keluhnya.Kasus penyelewengan aset negara, jelas dia, banyak terjadi. Ia mencontohkan, jika si A dilantik menjadi salah satu kepala badan atau dinas. Setelah masa jabatannya usai dan dipindahkan ke dinas atau kantor lain, mobil/motor dan aset dinas lain dari kantor sebelumnya, selalu dibawah ke kantor yang baru atau selalu dijadikan milik pribadi.“Hal itu bukan rahasia lagi. Sudah banyak terjadi seperti itu disini (Nabire). Harusnya Bupati dan kepala bidang aset tegas dengan hal ini,” jelasnya.Akibat tidak adanya ketegasan dari Bupati, tiap tahun selalu ada pengadaan motor dan mobil baru. Hal ini, sebenarnya boros anggaran. Kata dia, masih banyak hal yang harusnya dianggarkan.Ia juga mengkritik bidang aset yang hampir tidak pernah kontrol semua aset daerah. Makanya, ia meminta agar kedepan DPC BPANAI Nabire berani bongkar semua penyalahgunaan aset negara di daerah ini. (ris)