NABIRE - Iklim investasi dan legalitas usaha di Kabupaten Nabire menunjukkan tren positif yang signifikan. Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nabire, ribuan pelaku usaha kini telah resmi terdaftar dalam sistem nasional. Hal ini menandakan kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas usaha mulai meningkat di wilayah tersebut.

Penata Perizinan Ahli Pertama DPMPTSP Kabupaten Nabire, Kukuh Arief Wangsa, S.Pd., ST, mengungkapkan hingga saat ini tercatat sebanyak 6.544 pelaku usaha di Kabupaten Nabire telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Data ini terintegrasi langsung melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang menjadi platform utama perizinan berusaha di Indonesia.

"Pelaku usaha yang tercatat di DPMPTSP melalui OSS yang ber-NIB di Kabupaten Nabire berjumlah 6.544," kata Kukuh Arief Wangsa saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (23/02/2026). Angka tersebut mencakup berbagai skala usaha, mulai dari Usaha Mikro Kecil (UMK) hingga usaha besar yang beroperasi di berbagai sektor ekonomi di Nabire.

Pencapaian ini tidak lepas dari upaya jemput bola dan sosialisasi masif yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penggunaan sistem OSS dinilai sangat membantu mempercepat proses birokrasi, sehingga para pengusaha tidak lagi merasa kesulitan dalam mengurus izin. Dengan adanya NIB, para pelaku usaha kini memiliki kepastian hukum yang kuat untuk menjalankan aktivitas bisnis mereka.

Lebih lanjut, Kukuh menjelaskan kepemilikan NIB memberikan banyak keuntungan bagi para pengusaha, termasuk akses yang lebih mudah terhadap bantuan modal perbankan serta program pembinaan dari pemerintah. 

Pihaknya berkomitmen untuk terus mendampingi masyarakat yang belum terdaftar agar segera melakukan registrasi demi penguatan ekonomi kerakyatan di Nabire.

Pemerintah Kabupaten Nabire berharap dengan semakin banyaknya usaha yang terlegalisasi, pendataan ekonomi daerah menjadi lebih akurat. Hal ini diharapkan dapat memicu pertumbuhan investasi yang lebih sehat dan berkelanjutan, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal di masa depan.(sam)