Realisasi Opsen Pajak Kendaraan Capai Rp14,5 Miliar Jelang Akhir Tahun
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Nabire, Yusuf Sirampun Pirade, S.T., M.T., merinci target opsen PKB tahun ini dipatok sebesar Rp10 miliar dan BBNKB sebesar Rp6 miliar.

NABIRE – Realisasi penerimaan opsen pajak daerah di Kabupaten Nabire menunjukkan tren positif menjelang penghujung tahun 2026. Hingga pertengahan November, total capaian dari sektor opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) telah menembus angka Rp14,5 miliar dari total target tahunan sebesar Rp16 miliar.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Nabire, Yusuf Sirampun Pirade, S.T., M.T., merinci target opsen PKB tahun ini dipatok sebesar Rp10 miliar dan BBNKB sebesar Rp6 miliar. Per 17 November 2026, realisasi opsen PKB sudah menyentuh Rp9 miliar sehingga menyisakan Rp1 miliar yang terus dikejar. Sementara itu, opsen BBNKB telah terealisasi Rp5,5 miliar dan hanya tersisa Rp500 juta untuk mencapai target penuh.
Yusuf menjelaskan, skema opsen ini merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah beserta aturan turunannya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023. Kebijakan pemungutan tambahan pajak ini mulai efektif dijalankan sejak tahun 2025 lalu.
Ia menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir karena penerapan opsen bukanlah bentuk kenaikan tarif pajak baru yang memberatkan wajib pajak. Perubahan mendasar justru terletak pada mekanisme aliran dana yang kini langsung masuk ke kas daerah kabupaten tanpa harus menunggu proses transfer dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
“Dulu kita harus menunggu dana transfer, sehingga boleh dikatakan dana bagi hasil sebelumnya sempat menghambat karena pembangunan bergantung pada penyaluran dana tersebut. Sekarang dengan adanya opsen, kita langsung menerima, kabupaten tidak perlu lagi menunggu dana transfer,” ujar Yusuf saat diwawancarai awak media di Aula Maranatha, Nabire, Rabu (18/11/2026).
Menurut Yusuf, sistem baru ini memberikan kepastian dan ketepatan waktu penerimaan pajak bagi pemerintah kabupaten. Meski demikian, pihak Bapenda terus menggencarkan sosialisasi agar masyarakat memahami esensi kebijakan ini secara utuh sebagai upaya mempercepat aliran pendapatan ke kas daerah.
Terkait dampaknya terhadap postur keuangan daerah secara keseluruhan, Yusuf menilai kontribusi opsen pajak ini belum terlalu signifikan untuk menopang kemandirian fiskal sepenuhnya. Sebagai daerah yang baru berstatus sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah, struktur pendapatan Kabupaten Nabire saat ini masih bertumpu pada dana transfer dari pemerintah pusat.
“Secara signifikan saya pikir belum, karena memang kita sebagai kabupaten yang baru menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah baru mulai meningkatkan sektor pajak. Namun, ke depan dengan adanya opsen ini, kita berharap dapat terus bersinergi dengan pihak provinsi untuk meningkatkan pendapatan daerah,” tutup Yusuf. (amd)
Bagikan artikel ini



