NABIRE – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Nabire mencatat sejumlah sektor pajak dan retribusi daerah telah mencapai bahkan melampaui target penerimaan tahun anggaran 2026. Capaian positif ini terlihat pada Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak hiburan, serta retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Kepala Bapenda Kabupaten Nabire, Yusuf Sirampun Pirade, S.T., M.T., menyampaikan untuk sektor BPHTB, realisasi penerimaan telah berhasil memenuhi target yang ditetapkan sebesar Rp6 miliar. Keberhasilan beberapa pos penerimaan tersebut menjadi modal penting dalam menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nabire menjelang akhir tahun.

Meski demikian, masih terdapat beberapa sektor pajak yang realisasinya belum mencapai angka maksimal. Sektor-sektor yang masih terus dikejar pemenuhannya meliputi pajak hotel, pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), serta pajak restoran atau pajak makan dan minum.

“Sudah ada beberapa objek pajak dan retribusi yang sudah mencapai bahkan melampaui target, termasuk BPHTB yang targetnya Rp6 miliar. Namun yang belum sampai saat ini adalah pajak hotel, pajak MBLB, kemudian pajak restoran atau pajak makan minum. Itu yang memang kita kejar untuk saat ini,” ujar Yusuf saat diwawancarai awak media di Aula Maranatha, Nabire, Rabu (18/11/2026).

Yusuf mengungkapkan, pajak restoran atau pajak makan dan minum merupakan penyumbang terbesar bagi PAD Kabupaten Nabire. Berdasarkan data per 17 November 2026, realisasi penerimaan dari sektor ini baru mencapai angka 73 persen dari total target yang dipatok sebesar Rp42 miliar.

Besarnya target pada sektor kuliner tersebut membuat Bapenda terus melakukan berbagai langkah strategis agar sisa kekurangan target dapat segera terpenuhi sebelum tutup buku tahun ini. Salah satu langkah utama yang ditempuh adalah melakukan intensifikasi penagihan secara langsung di lapangan.

Petugas di lapangan dikerahkan untuk menyasar serta mendata ulang warung-warung makan yang belum menunaikan kewajiban perpajakannya. Selain menyasar pelaku usaha kuliner secara langsung, Bapenda juga memperketat pengawasan terhadap penyedia jasa katering atau pihak ketiga yang melayani kebutuhan makan dan minum di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

“Kita melakukan intensifikasi ke lapangan untuk tetap mengejar warung-warung makan yang belum membayar, kemudian mengingatkan kepada pihak-pihak ketiga yang mengambil makan minum di OPD-OPD, baik di kabupaten maupun di provinsi,” jelasnya.

Di samping upaya penagihan dan pengawasan, Bapenda Nabire juga menilai pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam membayar pajak secara sukarela. Menurut Yusuf, pemahaman mengenai fungsi pajak sebagai instrumen pembangunan daerah perlu terus disosialisasikan secara masif.

“Masyarakat kita ini perlu banyak kita berikan pemahaman bahwa pajak atau pendapatan daerah yang dibebankan kepada masyarakat merupakan wujud gotong royong untuk membangun daerah. Karena tanpa pajak dan tanpa retribusi, maka tidak ada pembangunan,” pungkas Yusuf. (amd)