NABIRE - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Nabire terus menggencarkan penertiban kendaraan dalam rangka pelaksanaan Operasi Zebra Noken 2026. Memasuki hari ketiga, sweeping digelar di depan Kantor Samsat Nabire dengan melibatkan sejumlah instansi terkait, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergi antara Satlantas Polres Nabire, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), UPT Samsat Nabire, Polisi Militer (Denpom), serta unsur pengawasan internal kepolisian untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dan memenuhi kewajiban administrasi kendaraan bermotor.

Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Nabire, Iptu Adam Mahardhika Siagian, S.Tr.K., S.I.K., mengatakan sweeping tersebut bertujuan menertibkan pengendara yang belum memenuhi standar keselamatan maupun kelengkapan administrasi kendaraan.

“Tujuan kami mengadakan sweeping tentunya untuk menertibkan masyarakat yang tidak menggunakan atribut berkendara yang lengkap dan juga mengecek kembali kelengkapan administrasi, surat-surat dari kendaraan yang digunakan oleh masyarakat tersebut,” ujar Iptu Adam.

Dari hasil penertiban hari ketiga, petugas menemukan sejumlah pelanggaran yang didominasi pengendara tidak menggunakan helm serta tidak membawa dokumen kendaraan secara lengkap. Petugas juga mengamankan beberapa kendaraan roda dua dan roda empat yang tidak memenuhi kelengkapan administrasi.

Operasi Zebra Noken 2026 sendiri berlangsung selama 14 hari, mulai 16 hingga 29 November 2026. Satlantas Polres Nabire mengimbau masyarakat agar tidak menunggu hingga terjaring razia untuk melengkapi dokumen kendaraan dan mematuhi aturan keselamatan berlalu lintas.

Sementara itu, UPT Samsat Nabire turut mendorong peningkatan kepatuhan administrasi kendaraan bermotor melalui sosialisasi serta program keringanan denda pajak yang berlaku hingga 16 Desember 2026.

Kepala Subbagian Tata Usaha (Kasubag TU) UPT Samsat Nabire, Sugeng Santoso, menegaskan kelengkapan dokumen kendaraan, kepatuhan membayar pajak, serta penggunaan perlengkapan keselamatan menjadi hal penting yang harus diperhatikan setiap pengendara.

“Pada prinsipnya di sini, surat-surat kendaraan harus lengkap, begitu juga dengan kondisi pajak. Yang paling penting lagi adalah helm, karena kita tahu di Nabire ini angka kecelakaan lalu lintas cukup tinggi,” jelas Sugeng.

Ia juga menyoroti masih banyaknya kendaraan berpelat nomor luar daerah yang beroperasi di Nabire tanpa melakukan penyesuaian administrasi kendaraan. Menurutnya, kondisi tersebut dapat menyulitkan proses pelayanan kepolisian maupun PT Jasa Raharja, khususnya dalam penanganan santunan apabila terjadi kecelakaan lalu lintas.

Sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, UPT Samsat Nabire menjalankan program keringanan pajak berdasarkan petunjuk Gubernur Papua Tengah yang berlaku sejak 1 Oktober hingga 16 Desember 2026.

Program tersebut memberikan pengurangan denda pajak mulai dari 10 hingga 25 persen bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan, dengan ketentuan dan kategori penghasilan tertentu.

Keringanan juga diberikan kepada masyarakat berpenghasilan di bawah Rp5.900.000 per bulan serta kategori menengah dengan penghasilan antara Rp5.900.000 hingga Rp13.800.000 per bulan. Untuk kategori menengah, keringanan mencakup pajak tahun berjalan dan tunggakan satu tahun.

Sementara itu, masyarakat dengan penghasilan di atas Rp13.800.000 per bulan tidak termasuk dalam kategori penerima keringanan tersebut.

Sugeng mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan program ini secara tepat sasaran, terutama bagi warga yang benar-benar memenuhi persyaratan sebagai penerima keringanan.

Selain memberikan keringanan pajak, UPT Samsat Nabire juga menghadirkan kemudahan pelayanan melalui aplikasi Samsat Online Papua Tengah yang dapat diunduh melalui Google Play Store.

Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengecek dan mengurus administrasi pajak kendaraan secara daring tanpa harus selalu datang langsung ke kantor Samsat.

Sugeng mengimbau masyarakat untuk memastikan aplikasi yang diunduh merupakan aplikasi resmi Samsat Online Papua Tengah. Apabila mengalami kesulitan dalam mengakses layanan daring, masyarakat dipersilakan datang langsung ke kantor Samsat untuk mendapatkan pendampingan dari petugas.

“Prinsipnya kami siap membantu dan mengarahkan. Jika masyarakat mengalami kesulitan mengakses layanan daring, silakan datang langsung ke kantor Samsat, teman-teman petugas akan memandu sampai berhasil agar wajib pajak terhindar dari denda yang lebih tinggi,” tambahnya.

Menutup keterangannya, Sugeng mengajak seluruh masyarakat Nabire untuk meningkatkan kesadaran dalam berkendara dengan selalu menggunakan helm, memasang pelat nomor kendaraan, serta membawa STNK dan bukti pembayaran pajak saat bepergian.

Ada pun dokumen BPKB disarankan tetap disimpan dengan aman di rumah guna menghindari risiko kehilangan. Melalui Operasi Zebra Noken 2026 dan program keringanan pajak tersebut, diharapkan masyarakat semakin disiplin dalam berlalu lintas, tertib administrasi kendaraan, serta turut mendukung terciptanya keamanan dan keselamatan di jalan raya di Kabupaten Nabire. (luk)