NABIRE – Keresahan mendalam yang dialami para supir dan pelaku usaha logistik di Nabire akhirnya ‘meledak’ di ruang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK). Dalam sebuah Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang krusial pada Rabu (15/10/2025), DPRK Nabire bertemu langsung dengan Asosiasi Logistik, Sembako dan Kendaraan untuk membahas tiga isu genting yang melumpuhkan pergerakan ekonomi daerah, yakni kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), kerusakan parah jalan lintas kabupaten dan ancaman keamanan di jalur transportasi.

RDP yang dipimpin langsung Wakil Ketua III DPRK Nabire, Hengki Wakei, ini menjadi wadah bagi para supir dan pengusaha untuk menyuarakan penderitaan mereka. Mereka tidak hanya mengeluhkan antrean panjang BBM yang menghambat distribusi Sembako, tetapi juga kondisi jalan lintas yang telah lama rusak dan mengancam keselamatan serta isu keamanan yang membuat mereka harus ekstra hati-hati saat melintas.

Menanggapi keluhan tentang infrastruktur, Hengki Wakei, memastikan bahwa DPRK tidak akan tinggal diam. Pihaknya akan segera menyurati Satuan Kerja (Satker) sebagai pelaksana jalan trans untuk mendesak tindak lanjut dan perbaikan segera. Ini adalah langkah awal untuk memastikan arus barang dan jasa kembali lancar.

Sementara itu, terkait kelangkaan BBM, muncul informasi dari pihak Pertamina bahwa sebenarnya suplai BBM saat ini mencukupi. Namun, masalahnya terletak pada penyaluran dan pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. 

DPRK Nabire berjanji akan segera berkoordinasi dengan pihak eksekutif untuk mencari solusi terbaik agar BBM dapat didistribusikan secara adil dan tepat sasaran tanpa mengganggu operasional logistik.

Isu keamanan juga menjadi perhatian serius yang dibawa ke meja rapat. Hengki Wakei mengungkapkan bahwa masalah ini sudah diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi. 

Informasi yang diterima menunjukkan bahwa Kapolda Papua Tengah telah menerima masukan tersebut dan sedang menyusun beberapa langkah strategis untuk menjadi atensi dan meningkatkan pengamanan di sepanjang jalur lalu lintas Nabire.

RDP ini merupakan sinyal kuat dari legislatif bahwa mereka serius merespons jeritan rakyat. Meskipun aspirasi sudah diterima dan dijanjikan tindak lanjut, asosiasi logistik dan para supir kini menantikan realisasi nyata dari janji-janji tersebut. Mereka berharap jalan-jalan segera diperbaiki, BBM tersedia dan rasa aman kembali mereka rasakan saat bekerja.

Pertemuan yang dilaksanakan di ruang Badan Musyawarah DPRK Nabire ini menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur dan stabilitas suplai BBM adalah harga mati untuk menjaga denyut nadi perekonomian Nabire. 

DPRK kini memegang janji untuk memastikan koordinasi berjalan, dan semua pihak berharap roda logistik Nabire bisa segera berputar normal.

Nabire kini menanti! akankah janji-janji ini menjadi solusi permanen, atau hanya sekadar angin lalu? Masa depan logistik dan Sembako di Nabire sangat bergantung pada kecepatan dan ketegasan tindak lanjut dari pemerintah daerah dan pusat.(amd)