NABIRE - Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Papua Tengah digelar Senin (27/11/23) dalam rangka pengendalian inflasi menjelang perayaan natal dan tahun baru (Nataru). Rakor yang digelar Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Provinsi Papua Tengah ini juga dalam rangka menjaga ketersediaan stok barang dan stabilitas harga serta pengendalian inflasi menjelang Nataru.

Dikemukakan Plh. Sekda Papua Tengah, Anwar Harun Damanik, S.STP., MM, rapat ini digelar dalam rangka mengendalikan harga Sembako di delapan kabupaten di Provinsi Papua Tengah.  

“Tim Pengendali Inflasi Daerah di Papua Tengah telah terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 26 Tahun 2023, salah satu tugasnya yakni untuk mengendalikan harga khususnya menjelang natal dan tahun baru," kata Plh. Sekda Damanik.

Kata dia, bulan depan setiap umat Nasrani memasuki perayaan agama dan juga semua pihak akan merayakan tahun baru. Kebiasaan pasar pada bulan Desember selalu terjadi lonjakan harga barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.

“Karena itu, kita ingin menjaga stabilitas harga atau inflasi dari Papua Tengah. Pemerintah daerah akan hadir untuk melakukan intervensi langsung terhadap harga bahan pokok barang, seperti beras, gula, telur, minyak goreng, daging dan bahan pokok lainnya, yang berpotensi mengalami kenaikan harga,” kata Damanik.

Dalam rapat bersama distributor dan stake holder, Pemerintah Provinsi Papua Tengah membahas dua poin. Membahas persiapan dan koordinasi dengan berbagai stakeholder dalam menghadapi tingginya permintaan dan potensi harga bahan-bahan pokok. Dan untuk mengoptimalkan kerja sama pemerintah, unsur keamanan dan stakeholder lainnya dalam rangka menjaga stabilitas harga dan kenaikan inflasi guna memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan harga terjangkau

Ditegaskan Plh. Sekda Damanik, Kabupaten Nabire selaku ibukota provinsi dan juga daerah penyangga harus mampu mengambil langkah-langkah tegas dalam mengambil kebijakan terhadap harga barang, apabila mengalami kenaikan. 

“Kalau memang harga diluar sana sudah naik dan tiba disini juga naik, kami sangat mengharapkan bahan komoditi itu wajib dilaporkan kepada kami, sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah yang bijak dalam mengintervensi,” tuturnya. 

Anwar Damanik menjelaskan kebijakan pemerintah pusat dalam melakukan intervensi tidak harus menggelar pasar murah, melainkan dapat mengeluarkan anggaran dalam mengendalikan inflasi.

Ia berharap, aparat keamanan untuk membantu arus masuk barang khususnya ke daerah Dogiyai, Deiyai dan Paniai, yang bisa mendapat gangguan dari kelompok Masyarakat, seperti pemalangan. Pemerintah berharap pada Perayaan Natal dan Tahun baru tidak ada temuan harga barang mahal dan tidak bisa dijangkau masyarakat serta barang langkah atau ada uang tetapi masyarakat tidak bisa membeli. (PPN)