NABIRE - Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui PJ. Gubernur Dr. Ribka Haluk, S.Sos, MM menegaskan, terkait situasi dan kondisi keamanan khususnya di Kabupaten Nabire Ibukota Provinsi Papual Tengah yang terjadi beberapa waktu ini adalah tindakan kriminal dan dilakukan oleh oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab. Hal ini tidak ada kaitannya atau mengatasnamakan suku, kelompok dan masyarakat tertentu.


Disampaikan pula, pelaku kejahatan pun telah ditangani oleh pihak berwenang yaitu Polres Nabire dan akan ditindak tegas sesuai dengan norma hukum dan undang-undang yang berlaku.

 Pj. Gubernur Papua Tengah menghimbau kepada masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi (demo) terhadap pemerintah seyogianya agar dilaksanakan sesuai petujuk dan ketentuan yang tertuang di dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Peraturan KAPOLRI Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum sehingga maksud dan tujuan yang hendak disampaikan dapat tersalurkan secara baik dan bermartabat.

Dirinya menambahkan, perlu diingat kembali bahwa hal-hal terkait intimidasi dan kriminalitas yang dilakukan beberapa oknum tersebut benar-benar tidak ada isu SARA. Oleh sebab itu  warga masyarakat agar tidak terprovokasi dengan isu-isu yang dapat menyebabkan perpecahan antar suku bangsa di wilayah Provinsi Papua Tengah Khususnya di Kabupaten Nabire sebagai Ibukota Provinsi.

Himbauan juga disampaikan kepada seluruh masyarakat Papua Tengah untuk lebih dapat menahan diri dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu keamanan yang belakangan ini marak terjadi.

Untuk menjadi perhatian bersama, kata Pj Gubernur Ribka Haluk, tidak lama lagi akan menghadapai persiapan pemilihan gubernur, wakil gubernur dan bupati, wakil bupati. Sehingga wajib bagi semua pihak untuk menjaga situasi yang aman, terkendali dan kondusif.


Agar terhindar dari tujuan dan maksud-maksud pihak yang tidak bertanggungjawab lewat berbagai upaya kepentingan politik baik black campaign, politik identitas dan lain sebagainya untuk mengganggu stabilitas keamanan menjelang pesta demokrasi. Oleh sebab itu masyarakat sangat diharapkan lebih jeli melihat dan merespon permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan baik dan benar.

Pemerintah juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Provinsi Papua Tengah dan lebih khusus Kabupaten Nabire sebagai Ibukota Provinsi untuk saling menghormati, menghargai, antar suku, ras dan budaya sehingga program pemerintah dalam upaya percepatan pembangunan yang sementara dikerjakan sedapat mungkin terlaksana dengan baik derni kesejahteraan masyarakat kedepannya.(rob)