NABIRE - Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk,S.Sos.,MM, saat Konferensi Pers, Kamis (18/04/24), bertempat di Hotel Mahavira II Nabire, kepada awak media mengatakan, saat ini Pemerintah Provinsi Papua Tengah fokus pada  realisasi 12 Road Map yang akan dikerjakan oleh Pemprov Papua Tengah.


Kata Ribka, salah satunya yakni pembentukan perangkat daerah dan manajemen ASN. Sehingga, pejabat-pejabat yang dilantik tidak hanya dilantik, tetapi harus mengimplementasikan 12 Road Map yang sudah ada dan harus diselesaikan hingga masa akhir jabatan.


"Saya berharap semua program Pemprov Papua Tengah bisa terwujud, dan terlaksana dengan baik, sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama yang tertuang dalam dua belas road map ini, akan berhasil dengan baik," ungkapnya.


Selain itu, lanjutnya, persiapan Pilkada di Papua Tengah, saat ini juga menjadi salah satu prioritas utama. Tahapannya sudah mulai berjalan tahapan yang sudah disiapkan oleh KPU Provinsi Papua Tengah maupun KPU tingkat kabupaten.


Dimana, Pemerintah Provinsi Papua Tengah bertugas memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur. Sedangkan, Pemda kabupaten memfasilitasi untuk Pilkada Bupati dan Wakil Bupati tingkat kabupaten.


"Sampai saat ini Pemda provinsi juga dalam tahap penganggaran untuk kebutuhan Pilkada. Dan tugas utama gubernur adalah mensukseskan Pilkada Serempak pada tahun 2024. Kemudian, soal stabilitas keamanan jelang Pilkada, itu harus menjadi prioritas utama, dan saya sudah jalin komunikasi dengan TNI/Polri, sehingga situasi Kamtibmas jelang Pilkada aman terkendali," ujarnya.


Lanjutnya, Pemilu Pilpres dan Legislatif tahun 2024 di Provinsi Papua Tengah telah berjalan dengan sukses, tinggal menunggu proses pelantikan. Harapan masyarakat di wilayah Papua Tengah dapat bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif, dan tidak terprovokasi dengan isu-isu tidak benar atau hoax menjelang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten.


Menurutnya, untuk proses pembangunan saat ini Pemprov Papua Tengah, sedang melakukan pembangunan infrastruktur, berupa fasilitas perkantoran di Kaladiri, yakni pembangunan kantor gubernur dengan luas sekitar 300 hektare. Dimana, proses pembangunan Kantor Gubernur Papua Tengah dengan desain "Green City" dengan sistem rancang bangun, hampir sama dengan proses pentahapan pembentukan IKN di Kalimantan.


"Selain pembangunan kantor gubernur, kami juga sementara memperluas Bandara baru Nabire, sehingga pesawat-pesawat berbadan lebar bisa mendarat di Nabire, dan harga tiket tidak menjadi mahal, karena bidang transportasi juga menjadi program kita yang harus kita prioritaskan," pungkasnya.(richard)