NABIRE - Jelang pesta demokrasi pada Pemilihan Umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024 mendatang, Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos.,MM, Selasa (23/01/24) mengunjungi Kantor KPU Provinsi Papua Tengah dalam rangka menyukseskan Pemilu Serentak dan memitigasi adanya kendala yang dihadapi pihak penyelanggara.


Dikatakan Ribka Haluk, kita memiliki tugas untuk menyukseskan Pemilu Serentak 2024 ini, sehingga kunjungan kami kali ini dalam rangka mendapat informasi kesiapan Pemilu serta memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi oleh KPU, ungkap Ribka Haluk usai pertemuan yang didampingi Forkompinda Provinsi Papua Tengah.


Ribla Haluk menjelaskan, Pemilu tahun ini berbeda dengan Pemilu tahun-tahun sebelumnya, yakni digelar serentak. Selain itu, juga Provinsi Papua Tengah merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB), sehingga sebagai provinsi baru, ini menjadi pelaksanaan pesta demokrasi yang pertama.


“Provinsi ini juga memiliki tantangan geografis yang tinggi dan menggunakan sistem noken, sehingga kita ingin mengetahui bersama apa tantangan yang dihadapi oleh KPU. Apabila ada hambatan yang dihadapi KPU, tidak boleh diselesaikan sendiri, melainkan kita harus bekerja sama, agar Pemilu ini bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.
Ribka haluk menambahkan untuk menyukseskan Pemilu diperlukan kerjasama semua pihak, baik dari penyelenggara, pemerintah daerah, TNI-Polri (Forkompinda) dan seluruh lapisan masyarakat.


Ada banyak tantangan yang akan kita hadapi, sehingga dirinya mengajak untuk kita saling bahu membahu, sebab semua pihak memiliki Tupoksi masing-masing. “Saya juga mengharapkan agar surat suara segera terdistribusi kedelapan kabupaten serta mulai mematangkan pendistribusian hingga ke TPS,” harapnya.


Ketua KPU Provinsi Papua Tengah, Jennifer Darling Tabuni mengatakan hingga saat ini persiapan pelaksanaan Pemilu 2024 telah berjalan sesuai dengan tahapannya.
Tahapannya sudah melebihi 80 persen. Tentu ada beberapa tantangan yang kami hadapi, yang tadi sudah kami sampaikan kepada Penjabat Gubernur Papua Tengah dan Forkompinda.


Darling menjelaskan, adapun beberapa kendala yang dihadapi KPUD, yakni pendistribusian logistik, yakni surat suara khusus Caleg DPR provinsi dan kabupaten belum tiba di Mulia, khusus untuk Kabupaten Puncak Jaya, lalu khusus surat suara DPRD Kabupaten Mimika baru akan tiba 2 hari lagi dan surat suara ke Kabupaten Intan Jaya belum bisa dikirim dari Nabire.


“Untuk Puncak Jaya kendalanya akibat adanya jalan yang terputus, akan tetapi posisi surat suara yang berada di Karubaga Kabupaten Tolikara akan segera diangkut dengan pesawat. Untuk surat suara DPRD Mimika, masih dalam pengiriman dan diperkirakan 2 hari lagi tiba. Sedangkan Kabupaten Intan Jaya, belum bisa kita kirim logistik surat suara lantaran adanya gangguan keamanan,” katanya.


Darling juga mengatakan ada beberapa surat suara yang rusak ketika disortir dan saat ini proses pengadaan sebagai pengganti sudah dilakukan. Lalu ada juga proses pemilihan komisioner KPUD untuk 4 kabupaten di Provinsi Papua Tengah yang sedang berjalan.


“Untuk suara suara yang rusak dalam waktu dekat penggantinya akan tiba. Tadi kami juga sudah sampaikan untuk SDM komisioner KPU tingkat kabupaten sudah 4 daerah dilantik komisionernya. Sedangkan untuk Mimika, Deiyai, Paniai dan Intan Jaya masih dalam proses pemilihan, sebab masa jabatannya akan berakhir,”jelasnya.(rob)