NABIRE - Dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Papua Periode Februari 2018, pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua mengalami penguatan pada triwulan IV 2017, yang mana kinerja perekonomian Provinsi Papua pada triwulan IV 2017 mengalami penguatan dibandingkan triwulan sebelumnya.  Tercatat perekonomian Provinsi Papua pada triwulan, laporan tumbuh sebesar 4.78% (yoy) meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,87% (yoy).

Demikian dikatakan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Joko Supratikno dalam materinya ketika menggelar Diseminasi Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Periode Februari 2018 yang berlangsung di Hotel Mahavira I, Selasa (13/3), dihadiri sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire, pihak Perbankan dan juga sejumlah pelaku usaha yang ada di wilayah Nabire. 

Kata dirinya, kenaikan ekspor luar negeri menjadi pendorong kenaikan ekonomi Papua pada triwulan IV 2017 sejalan dengan peningkatan kinerja lapangan usaha pertambangan. Net ekspor pada triwulan IV 2017 tumbuh signifikan sebesar 30.17% (yoy), jauh lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar -44.02% (yoy).

Selain itu, peningkatan kinerja juga terjadi pada lapangan usaha konstruksi dan administrasi pemerintahan sejalan dengan kenaikan konsumsi pemerintah dan perbaikan kinerja investasi.  Sementara, kinerja lapangan usaha pertanian terpantau mengalami kenaikan yang didorong oleh panen di beberapa daerah. Perayaan natal dan tahun baru pada triwulan IV 2017 menjadi pendorong kinerja lapangan usaha perdagangan. 

Lanjutnya, sementara untuk keseluruhan tahun 2017, ekonomi Papua mengalami perlambatan dibanding tahun 2016. Ekonomi Papua tumbuh sebesar 4,64% (yoy), jauh lebih rendah dibanding pertumbuhan pada tahun 2016 yang mencapai 9,14% (yoy). Regulasi izin ekspor mineral masih menjadi faktor utama penahan kinerja lapangan usaha pertambangan yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja perekonomian Papua secara keseluruhan. Selain itu, peralihan pemerintahan pasca Pilkada menyébabkan penyerapan anggaran selama tahun 2017 kurang optimal. 

“Memasuki triwulan pertama 2018, kinerja perekonomian Papua diperkirakan mengalami kenaikan. Optimalisasi kinerja pertambangan dan ekspor diperkirakan menjadi faktor utama pendorong perekonomian Papua. Sementara itu, berlalunya perayaan natal dan tahun baru serta panen menjadi faktor penahan kinerja ekonomi pada triwulan pertama 2018,” ungkapnya.  

Menurutnya, tekanan inflasi Papua pada triwulan IV 2017 mengalami kenaikan dibanding dengan triwulan sebelumnya namun masih lebih rendah dibanding inflasi nasional. Realisasl inflasi pada triwulan IV 2017 sebesar 2.11% (yoy) lebih tinggi dari triwulan III 2017 sebesar 1.43% (yoy), namun masih lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 3,61% (yoy). Terkendalinya inflasi Papua pada triwulan IV 2017 disebabkan oleh terjaganya inflasi kelompok komoditas inti dan deflasi kelompok volatile food. Disisi lain, terjadi peningkatan inflasi kalompok komoditas administered prices pada triwulan IV 2017. 

Sementara itu, selama tahun 2017 inflasi Papua mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016. Tercatat inflasi Papua tahun 2017 sebesar 2.11% (yoy), lebih rendah dari tahun 2016 sebesar 3,26% (yoy). Penurunan inflasi Papua terutama disebabkan oleh turunnya kelompok inti dan kelompok volatile food. 

“Sepanjang triwulan pertama 2018, inflasi secara umum diperkirakan lebih rendah dari triwulan IV 2017. Normalisasi tarif angkutan udara dan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa pasca perayaan Natal dan tahun baru menjadi faktor peredam inflasi Papua pada triwulan pertama 2018. Secara spesial, kedua kota inflasi di Papua mengalami inflasi. Pada triwulan IV 2017 Kota Jayapura mencatatkan inflasi sebesar 2.41% (yoy). Sementara itu, Kabupaten Merauke pada triwulan IV 2017 mencatatkan inflasi sebesar 1.25% (yoy). Secara umum inflasi kedua wilayah tersebut terutama disebabkan oleh inflasi kelompok komoditas administered prices dan komoditas inti,” katanya. 

Dirinya juga berharap, mencermati risiko peningkatan harga di Papua koordinasi kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi perlu diperkuat. Koordinasi kebijakan terutama dalam menghadapi berbagai resiko yang depat terjedi baik karena faktor aIam seperti cuaca yang tidak menentu yang dapat mengakibatkan gagal penen, serta resiko kenaikan harga-harga yang diatur pemerintah. (cad)