NABIRE - Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Kabupaten Nabire, Selasa, (21/10/25), mendatangi kantor wakil rakyat, di antaranya, Kantor DPRK, MRP-PT dan DPRPT, guna menanyakan sampai sejauhmana tuntutan aspirasi sebelumnya mereka dijawab.

Dikatakan Sostenas Rumbewas, selaku mantan Ketua TKBM Sostenes mengatakan, tujuan kedatangan hari ini hanya untuk menanyakan sejauhmana aspirasi yang disampaikan 29 September lalu ditanggapi oleh pihak DPRP, MRP, DPRK, Bupati Nabire dan Gubernur Papua Tengah.

“Aspirasi kami untuk DPRK itu sudah direspon secara baik dan mereka sudah buat surat kepada pihak pemerintah daerah untuk merespon itu, tapi juga sampai hari ini belum terjawab. Sehingga tujuan kami hari ini datang hanya untuk merespon. Kami ingin pihak-pihak tertentu, terutama

MRP dan DPRPT sebagai perwakilan rakyat jawab tuntutan kami. Pelabuhan yang masuk di Nabire ini sejak 17 Maret 2025 lalu,” jelasnya.

Lanjutnya, pada 17 Maret itu sudah berjalan tapi tanpa apapun. Artinya tidak berkoordinasi dengan pengelola bongkar muat di pelabuhan. Dan juga kepada pemerintah juga tidak tahu apakah sudah ada izin ke pemerintah daerah atau belum. 

"Itu yang hari ini kami tanyakan, namun sampai hari ini belum direspon," ungkap Sostenes.

Ditambahkan, Ketua TKBM hari ini ada di Jakarta dengan teman-teman, mereka sudah ada di sana untuk mediasi dengan pihak perhubungan, menteri perhubungan. 

“Tapi dasar-dasar ini yang kami minta di sini belum ada. Itu yang hari ini kami minta kalau bisa dijawab secepatnya dan kami minta Pansus maupun dari MRP dengan Pansus dari DPRP dan harus mengawal masalah ini sampai di Jakarta,” imbuhnya.

Pihaknya juga belum tahu pasti perusahaan ini masuk beroperasional, sistem operasionalnya di Pelabuhan Samabusa seperti apa. “Kami khawatir jangan sampai jalan dan mengurangi hak-hak kami sebagai tenaga bongkar muat yang dari dulu jalan sampai hari ini. Itu yang kami, DPRK untuk membantu kami,” tandasnya.(rob)