NABIRE – Pelayanan Kesehatan (Pelkes) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Nabire tengah dihadapkan pada dua permasalahan krusial, yakni masalah internal dan eksternal. Demikian diungkapkan Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos.,M.Si, saat diwawancarai awak media di halaman Aula Maranatha, Senin (2/6/2025). Kondisi ini, menurut Bupati Nabire, memerlukan perhatian serius agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat berjalan optimal.

Masalah internal menjadi sorotan utama yang berdampak langsung pada kualitas pelayanan. Bupati Mesak Magai merinci bahwa rumah sakit menghadapi ketiadaan tenaga medis dan dokter yang memadai. Selain itu, masalah pasokan air bersih yang belum terjamin, kelangkaan obat-obatan serta kekurangan peralatan medis yang esensial turut memperparah keadaan. Meskipun beberapa alat sudah tersedia, namun ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk mengoperasikannya masih sangat terbatas.

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Daerah Nabire menegaskan komitmennya untuk segera menyiapkan SDM yang dibutuhkan serta melengkapi berbagai fasilitas penunjang vital. "Kami akan siapkan SDM dan kelengkapan-kelengkapan, seperti oksigen, air bersih dan kelistrikan. Itu masalah-masalah internal yang akan berdampak di pelayanan," tegas Bupati Mesak Magai, menunjukkan keseriusan dalam menanggulangi kendala-kendala tersebut.

Di sisi lain, masalah eksternal juga tak luput dari perhatian, terutama sorotan dari media massa. Bupati mengakui bahwa isu mengenai masyarakat yang terpaksa membeli obat di luar rumah sakit menjadi salah satu kekhawatiran yang perlu diatasi. Citra negatif ini, menurutnya, dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap Pelkes yang diberikan.

Bupati Mesak Magai juga menyampaikan harapan besar agar seluruh warga masyarakat Provinsi Papua Tengah, yang mencakup delapan kabupaten, dapat merasakan peningkatan Pelkes. "Harapan kami semua warga masyarakat Provinsi Papua Tengah, inikan masyarakatnya delapan kabupaten, selaku gubernur minta kebijakan supaya skala umum untuk mengatasi pelayanan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan kerakyatan," ujarnya, menekankan pentingnya sinergi kebijakan.

Bupati Mesak menegaskan, kondisi riil mengenai kesehatan dan pendidikan di Nabire akan disampaikan langsung kepada Gubernur Papua Tengah. Hal ini bertujuan agar gubernur dapat mengambil kebijakan atau keputusan yang tepat untuk memecahkan masalah-masalah tersebut secara komprehensif. Peran bupati sebagai representasi daerah menjadi krusial dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Kekhawatiran lain yang disampaikan Bupati Nabire adalah tingginya angka rujukan pasien dari Nabire ke luar daerah, baik itu orang asli Papua maupun non-Papua. Fenomena ini mengindikasikan bahwa fasilitas dan layanan di Nabire belum sepenuhnya mampu menangani semua kasus medis yang ada. "Kita di Nabire ini banyak pasien yang kita rujuk keluar baik orang asli Papua maupun non-Papua," ungkapnya prihatin.

Oleh karena itu, Mesak Magai berencana akan segera menyurati Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan gubernur. Surat tersebut akan secara khusus meminta kebijakan agar pasien asli orang Papua yang dirujuk keluar dapat memperoleh Pelkes dengan pembiayaan dari dana otonomi khusus, termasuk biaya obat-obatan gratis di rumah sakit. Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan memastikan akses pelayanan kesehatan yang adil.(sam)