NABIRE - Puluhan Tenaga Kesehatan (Nakes) RSUD Nabire menggelar aksi demonstrasi dengan menuntut hak mereka di Kantor Kejaksaan Nabire, Papua Tengah, Kamis (09-05-2025) pukul 10.55 WIT. Puluhan tenaga medis dari RSUD Nabire menuntut sejumlah hak mereka yang belum dibayar oleh pihak RSUD Nabire hingga saat ini.

Kedatangan rombongan aksi demo tersebut, diterima langsung Kepala Kejaksaan Negeri Nabire, yang diwakili Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel), Pirly Momongan, SH, dan Kepala Seksi Tindak Pidana (Kasi Pidsus), Chrispo Simanjuntak, SH.

Para Nakes berharap agar pihak Kejaksaan Negeri Nabire mengusut tuntas hal tersebut dan mengalih lebih dalam oknum-oknum yang diduga mempermacet (memperlambat) hak-hak tenaga medis RSUD Nabire.

"Kami datang ke sini memohon agar bapak dorang harus betul-betul selidiki manajemen-manajemen lama sampai mereka harus selesaikan kami punya hak, karena manajemen sudah diganti dan belum tentu manajemen baru bisa selesaikan ini," ujar Sony Aronggear.

"Bupati pun tidak mungkin bisa selesaikan ini, karena dia tau saja bahwa uang itu sudah dikasih," tambahnya.

Salah satu Nakes juga mengangkat permasalahan air yang hampir setiap hari terjadi di RSUD Nabire sebagai permasalahan dasar untuk pelayanan. Yang mana, para pasien yang ingin menggunakan toilet harus membeli air galon untuk dipakai di dalam kamar pasien.

"Tiap hari keluhan air, katanya ada dana yang setiap bulan itu untuk bayar air, listrik dan segala macam. Tapi nyatanya air saja terkendala sekali," Ungkap seorang Nakes dalam aksi tersebut.

Beberapa hak yang belum dibayar diantaranya, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jasa Raharja, jasa swasta/Blud, KO Kesehatan, PT Nabire Baru, PT Bendungan SP II, SOS Freeport, insentif, TPP dan gaji honor Pemda.

Menyikapi hal tersebut, Kasi Intel, Pirly Momongan, mengatakan pihaknya sudah bekerja, namun banyak hari libur termasuk libur Hari Raya Idul Fitri, maka pekerjaan itu sedikit terlambat. Namun setelah libur, pihaknya sudah mulai bekerja untuk mengumpulkan data-data terkait hal tersebut.

Sementara itu, Kasi Pidsus, Chrispo Simanjuntak juga menjelaskan, bahwa hal itu memang ada indikasi dan pihaknya akan segera melakukan penindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Nanti kita akan ikuti, uangnya dari mana, masuk kemana dan mengalir kemana saja," terangnya.

Dirinya juga mohon dukungan doa dari para Nakes agar masalah ini dapat terselesaikan dengan baik.(joseph)