NABIRE - Pencaker Kode R 2024 yang berjumlah ratusan orang, datangi Kantor Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah (MRP-PPT), Rabu (19/2/2025). Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi, salah satunya meminta agar MRP PT mendorong kuota 80% menjadi 100% khusus untuk Orang Asli Papua (OAP).

Sejumlah tuntutan disampaikan ketua umum koordinator lapangan (Korlap) Pencaker kode R 2024-2025 Papua Tengah, Philipus Yeimo. Diantaranya, massa meminta MRP-PPT untuk segera mendorong kuota 80% menjadi 100% khusus OAP. Selain itu, mereka juga meminta kepada MRP-PPT untuk memperjelas status OAP dan meminta MRP-PPT mengeluarkan rekomendasi atas nama Pencaker kode R di Papua Tengah. Tak hanya itu, mereka juga meminta MRP-PPT untuk membentuk Pansus agar aspirasi Pencaker kode R tercapai.

“Kalau DPR Papua Tengah bisa mengapa MRP tidak bisa?” tuturnya.

Lebih lanjut disampaikan, agar penerimaan CPNS 2025 mendatang memprioritaskan hasil test SKD kode R yang berjumlah 6.000-an orang.

Korlap aksi lainnya, Yusak Nawipa, menyampaikan segenap pengangguran tua yang berangkat dari orang tuanya miskin, orang tuanya pemburu, orang tuanya nelayan, pencaker kode R meminta kepada MRP PT untuk segera mengeluarkan dukungan surat rekomendasi yang mengakomodir nilai Pencaker kode R tahun 2024 untuk tahun 2025.

"Yang katanya kami generasi penerus Papua Tengah, tetapi kelihatannya pengangguran banyak," ucapnya.

Dikatakan Wakil Ketua II MRP-PPT, N. D. Nungganggame Domclay Matheus Wakerkwa, BA, terkait surat yang dikeluarkan oleh MRP itu bukan kemauan dari MRP, tetapi itu bagian yang diminta BKPSDM. Sehingga MRP harus memberikan surat keterangan OAP untuk melengkapi persyaratan tersebut.

"Melindungi dan menjaga OAP, baik tanah maupun orang, itu tugas kami. Salah satunya memberikan pertimbangan, menyangkut penerimaan dan sudah kami buat dan sudah kami laksanakan itu, dengan memberikan surat keterangan OAP. Tetapi kita mau masuk intervensi ke dalam, kami juga dibatasi oleh aturan dan tanggung jawab," ujarnya.

Wakil Ketua I MRP-PPT, Paulina Marey, menuturkan, tidak ada permintaan uang dari MRP untuk surat rekomendasi yang dikeluarkan. Kata dia, MRPT akan menerima aspirasi yang disampaikan dan akan melanjutkan hal tersebut.

"Kami sebagai anggota yang ada ini, kami juga ikut terharu jikalau kami punya posisi sama seperti kalian pasti kami akan merasakan apa yang kalian rasakan," ucapnya. (edi)