MIMIKA - Dalam mendukung agenda strategis nasional dan Asta Cita mencapai Indonesia Emas 2045, dengan fokus utama pada pembangunan manusia unggul, menjadi landasan program prioritas pemerintahan untuk memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), hukum dan pemerataan ekonomi di tanah Papua.

Sambutan Ketua Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua, Meki Nawipa, di kegiatan hari kedua pertemuan teknis forum koordinasi strategis percepatan pembangunan Papua di Timika, dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Tengah, dr. Silwanus Sumule, Sp.OG, MH.Kes, mengatakan forum hari ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan Timika yang disepakati para gubernur se-Tanah Papua pada 11 Mei 2026. 

Di mana kesepakatan tersebut menegaskan bahwa Papua adalah satu kesatuan wilayah pembangunan yang harus dibangun secara bersama, saling mendukung dan saling menguatkan.

Dalam kesepakatan di Timika itu, para gubernur se-tanah Papua menyepakati beberapa komitmen strategis, yakni pertama mendukung agenda strategis nasional dan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045, mengawal keberlanjutan program strategis nasional di tanah Papua dengan prinsip kekhususan.

Selanjutnya, mendorong percepatan pembangunan pusat pemerintahan dan infrastruktur dasar di daerah otonom baru paling lambat tahun 2028, memperkuat tata kelola dana Otsus melalui pendampingan, pembinaan, interoperabilitas sistem dan penguatan task force tata Kelola. 

Kelima, mengawal implementasi Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif sebagai prioritas bersama. Mengawal penggunaan dana Otsus dan dana tambahan infrastruktur tahun anggaran 2026 secara serius, tepat sasaran dan akuntabel.

Ketujuh, mendorong Papua sebagai ‘Provinsi Olahraga"’ melalui penguatan kebijakan dan pembinaan generasi muda. Memperkuat kelembagaan Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua melalui sekretariat bersama dan penguatan koordinasi lintas provinsi dan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, MRP, DPRP, BP3OKP dan seluruh pemangku kepentingan dalam percepatan pembangunan Papua.

Ke-10, lanjut Sekda Papua Tengah, mengoptimalkan program prioritas strategis bersama melalui penguatan pendataan sosial ekonomi Orang Asli Papua (OAP), sekolah sepanjang hari, beasiswa pendidikan OAP, jaminan kesehatan OAP dan perlindungan sosial masyarakat rentan.

Kemudia, kesebelas, memastikan kekayaan alam Papua memberi manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat Papua dalam semangat ‘satu untuk enam, enam untuk satu’ serta menjaga keberlanjutan forum koordinasi dan kolaborasi antarpemerintah provinsi di Tanah Papua secara berkala dan berkelanjutan.

Menurutnya, pertemuan teknis hari ini sangat strategis untuk membahas optimalisasi implementasi dana Otsus, sinkronisasi RAPPP dengan RKPD dan Musrenbang Otsus, penguatan monitoring dan evaluasi, interoperabilitas SIPPP, SIPD dan SIKD serta evaluasi dan penguatan PMK Nomor 33 Tahun 2024 agar tata kelola pembangunan Papua semakin efektif, transparan, tepat sasaran dan berbasis data sosial ekonomi OAP.

“Saya memberikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah se-Tanah Papua yang terus menjaga komitmen pembangunan di tengah berbagai tantangan geografis dan keterbatasan akses pelayanan dasar. Karena itu, sinergi, konsistensi dan kolaborasi harus terus kita jaga bersama,” ujarnya.

Ketua Asosiasi Gubernur setanah Papua juga mengajak seluruh peserta mengikuti forum ini secara aktif, terbuka dan produktif agar seluruh rekomendasi yang dihasilkan dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata dalam mempercepat pembangunan Papua.

“Semangat kita hari ini adalah mengawal Otsus dengan data, bekerja dengan sistem dan membangun dengan hati. Pembangunan Papua pada akhirnya bukan hanya tentang anggaran, program dan sistem yang kita bangun. Pembangunan Papua tentang menghadirkan harapan. Tentang memastikan anak-anak Papua dapat bermimpi lebih tinggi, masyarakat hidup lebih layak dan setiap kampung merasakan hadirnya negara,” tandasnya. (rob/Hum Pemprov)