NABIRE — Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah memperkuat layanan kesehatan dasar dan sinergi lintas sektor di delapan kabupaten sebagai upaya menekan angka stunting sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah memiliki program prioritas “Ko Harus Sehat” dan penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP).

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, dr. Agus Chan saat menjadi narasumber dalam rapat koordinasi strategi penguatan intervensi kesehatan dan sinergi lintas sektor untuk percepatan penurunan stunting serta integrasi penanggulangan kemiskinan ekstrem di Aula RRI Nabire, Selasa (29/09/2026).

Menurut Agus, pemerintah provinsi telah menyiapkan sejumlah puskesmas percontohan di wilayah Papua Tengah dengan dukungan peralatan medis untuk memperkuat deteksi dini dan pelayanan kesehatan, khususnya bagi ibu hamil dan anak.

“Di puskesmas percontohan kami bantu dengan alat-alat. Ada USG untuk ibu hamil, EKG, antropometri untuk mengukur tinggi dan berat badan, serta pemeriksaan darah rutin dan kimia klinik,” ujar Agus.

Peralatan tersebut, lanjut dia, diharapkan membantu tenaga kesehatan mendeteksi berbagai risiko kesehatan sejak dini, seperti gula darah, kolesterol, asam urat, tekanan darah tinggi hingga risiko preeklamsia pada ibu hamil. Penguatan layanan tidak hanya dilakukan di puskesmas, tetapi juga menyasar posyandu sebagai ujung tombak integrasi layanan primer.

Dinkes Papua Tengah juga memperkuat fasilitas rumah sakit sebagai bagian dari sistem rujukan, sehingga kasus stunting maupun kondisi kesehatan berisiko yang membutuhkan penanganan lebih lanjut dapat segera ditangani.

Untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil, Dinkes juga menggandeng sejumlah pihak, termasuk maskapai penerbangan untuk mendukung proses rujukan pasien.

Agus menyebut program penerbangan subsidi perintis turut membantu proses rujukan, khususnya bagi ibu hamil dari daerah pedalaman yang membutuhkan pemeriksaan atau penanganan dokter spesialis.

“Kalau dari hasil USG ternyata tidak bisa melahirkan normal dan di sana tidak ada dokter spesialis, berarti cepat kita melakukan rujukan,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan perkembangan pelayanan kesehatan di Puncak Jaya. Saat ini, tujuh tenaga dokter spesialis telah tersedia di Mulia sehingga pelayanan operasi bedah serta kebidanan dan kandungan dapat dilakukan di daerah tersebut.

Agus menegaskan, penurunan stunting tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan. Intervensi spesifik dari sektor kesehatan hanya sebagian dari keseluruhan penanganan, sementara faktor lingkungan dan sosial membutuhkan keterlibatan banyak sektor.

“Di kesehatan kita tidak bisa sendiri. Kita hanya sekitar 30 persen di intervensi spesifik, sedangkan yang sensitif 70 persen. Karena itu kita harus membagi peran,” katanya.

Ia mencontohkan Dinas Pekerjaan Umum yang dibutuhkan untuk penyediaan air bersih, pemukiman sehat hingga pembangunan konektivitas jalan.

Menurutnya, akses jalan juga sangat menentukan pelayanan kesehatan. Masyarakat harus memiliki akses dari rumah menuju posyandu, dari posyandu ke puskesmas, maupun dari puskesmas menuju rumah sakit rujukan.

Sektor perikanan juga diharapkan berperan melalui penyediaan bibit ikan, kolam budidaya dan pengembangan produksi perikanan. Hasilnya dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan gizi keluarga sekaligus menjadi sumber pendapatan. Keterlibatan juga diperlukan dari sektor perkebunan, sosial, komunikasi dan informatika, pendidikan dan lainnya.

“Dinas pendidikan untuk edukasi kesehatan sejak dini, mulai PAUD, TK, SD, termasuk perilaku hidup bersih dan sehat,” jelasnya.

Agus juga mendorong adanya terobosan lintas sektor, termasuk Dukcapil agar setiap anak yang lahir segera memiliki dokumen kependudukan seperti akta kelahiran.

Menurutnya, koordinasi antarsektor tidak harus selalu menunggu lahirnya regulasi baru. Setiap perangkat daerah dapat mulai mengambil peran sesuai kewenangannya.

Selain pemerintah, Dinkes Papua Tengah juga mendorong pendekatan pentahelix dengan melibatkan akademisi, masyarakat, tokoh adat, organisasi perempuan, dunia usaha dan media.

Agus menilai pemerintah di setiap tingkatan memiliki tanggung jawab dalam memastikan persoalan kesehatan dapat ditangani dari tingkat kampung hingga provinsi.

Ia menambahkan, akademisi dan tenaga pendidik diperlukan untuk memperkuat edukasi, sementara tokoh masyarakat, tokoh adat, kader, organisasi perempuan serta organisasi keagamaan dapat membantu menggerakkan masyarakat.

Dunia usaha juga diharapkan berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), sedangkan media berperan memperluas informasi dan edukasi mengenai stunting.

“Karena stunting ini banyak faktor. Jadi bukan hanya anak diukur berat dan tinggi badannya, lalu kenapa kurang. Kita juga harus melihat kenapa dia bisa kurang,” pungkasnya.(amd)