JAYAPURA,- Pemerintah Provinsi Papua menargetkan realisasi daya serapanggaran tahun 2018 diatas 90 persen. Hal demikian disampaikan KepalaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua RidwanRumasukun, Selasa (6/3), di Jayapura.Untuk mendorong penyerapan anggaran,  BPKAD Papua mewajibkan seluruhrekanan (kontraktor) untuk mencairkan uang muka proyek. “Kami sudah imbau agar setiap rekanan mencairkan uang muka proyek.Sebab dana Otsus juga masuk secara bertahap”.“Dalam artian, minta dulu uang muka kalau selesai kitapertanggungjawabannya, baru kemudian tahap kedua keluar. Sebab kalautidak diminta berarti penyerapannya masih nol,” terang dia.Dia katakan, selama ini penyerapan anggaran lebih banyak menumpuk diakhir tahun anggaran, karena sebagian besar rekanan memilih melakukanpenagihan setelah proyek yang dikerjakan itu rampung.Disatu sisi, para rekanan sangat mandiri karena memiliki pendanaanyang mumpuni, namun hal itu berpengaruh negatif pada daya serappemerintah provinsi.“Makanya tahun ini kalau bisa, setiap November semua rekanan sudahmerampungkan penagihan. Jangan lagi menagih di Desember, agar seluruhASN di BPAKD  sudah bisa cuti,” keluh Ridwan yang bersama dengan stafbelum pernah merasakan cuti atau libur natal maupun tahun baru, karenakerap bergelut dengan penagihan.Dia pun mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan pemerintah provinsi, agar mendorong percepatan penagihankepada seluruh rekanan.“Sebab kita ingin di tahun ini penagihan itu harus selesai cepat.Sebab kami di keuangan yang penting tagihan itu sudah lengkapberkasnya, sewaktu menagih langsung kita bayar. Ya kalau tidakmenagih, tak mungkin dananya cair. Intinya, ujung tombak itu ada diOPD untuk memaksimalkan penagihan dan penyerapan anggaran,” tutur dia. (Laporan: Bams)