JAYAPURA,- Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty memerintahkan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) untuk mendata Orang Asli Papua (OAP) yang berprofesi sebagai petani di 29 kabupaten/kota se Papua. Menurut Loupatty, Dinas TPH harus mampu mendata jumlah OAP yang berprofesi dibidang pertanian, hal ini juga tak terpisahkan dari Intruksi Gubernur Papua kepada seluruh bupati dan walikota untuk melakukan pendataan OAP.

“Kalau instruksinya untuk mendata jumlah OAP, maka didalamnya juga harus ada data petani OAP dan ini harus dilakukan dengan serius,” kata Loupatty kepada wartawan, disela-sela kegiatan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas TPH se-Provinsi Papua di Hotel Aston, Kota Jayapura, Kamis (15/3/2018).

Pedataan petani OAP ini, katanya, tidak sulit. Jika Dinas TPH di kabupaten/kota bisa turun ke distrik-distrik dan kampung. “Staf-staf didaerah itu jangan cuma duduk-duduk dikantor, sekali-sekali turun ke kampung-kampung supaya memperoleh data yang baik terkait petani OAP,” tegasnya.

Setelah data petani OAP rampung, diharapkan kegiatan Dinas TPH Papua kedepan, harus membina dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada mereka, agar hasil pertanian mereka dapat berkembang. 

“Suatu saat data itu akan tercapai, paling tidak bekerja dulu, jangan belum bekerja tapi sudah merasa susah, kalau diawal sudah merasa susah, jangan jadi kepala dinas,” katanya.

Ditambahkannya, sudah saatnya kita mengedepankan soal masalah-masalah OAP, dan tidak perlu malu untuk melakukannya. Sebelumnya, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinsosdukpil) bakal melatih aparatur atau petugas guna melakukan pendataan Orang Asli Papua (OAP). Kepala Dinsosdukcapil Papua, Dr. Ribka Haluk mengatakan, pihaknya mencoba untuk melakukan pendataan OAP, mengingat hingga kini belum ada data riil terkait OAP, padahal Pemprov Papua telah berkomitmen untuk mendata OAP dan kebijakan maupun regulasi sudah ada, tinggal bagaimana merealisasikan konsep tersebut.

“Selama ini kan kita tahu bahwa penduduk Papua kan 3-4 juta jiwa, tetapi ini penduduk secara umum, kita belum mengetahui jumlah penduduk asli Papua berapa banyak, oleh sebab itu penting bagi kami untuk melakukan pendataan,”katanya.

 

Dubes India Tawarkan Papua Kerjasama Berbagai Bidang

 

Duta Besar India untuk Indonesia, Pradeep Kumar Rawat berkunjung Pemerintahan Provinsi Papua untuk membahas beberapa tawaran kerja sama antar kedua wilayah. Kedatangan Duta Besar India tersebut diterima langsung oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Elia Loupatty di ruang kerjanya, Kamis (15/3/2018). Pradeep Kumar mengungkapkan kedatangannya ke Papua erkait rencana jalinan kerjasama antara Papua dan India.   

"Ini pertama kalinya saya datang ke Papua, untuk membahas kerja sama ekonomi, pembangunan kapasitas kebudayaan, pengembangan keterampilan hingga teknologi pendidikan," kata Pradeep.

Menurutnya, pengembangan sumber daya manusia Papua akan dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sementara itu, Elia Loupatty mengatakan pihaknya berharap tawaran kerja sama ini nantinya dapat ditindaklanjuti kedepan. Sebab, pihak kedutaan India juga berharap ada waktu untuk duduk bersama agar dapat membahas kesepakatan dalam hal pendirian pusat pelatihan dan lain sebagainya.

Dia menambahkan tawaran kerja sama dari India ini baru pertama kalinya dan hal ini merupakan hal yang bagus karena India memiliki kelebihan dalam pengembangan informatika yang dapat dimanfaatkan bagi kelancaran informasi dan komunikasi masyarakat Papua di daerah-daerah.  "Jarang sekali pihak kedutaan menawarkan hal-hal seperti ini sehingga harus dimanfaatkan dengan baik untuk masyarakat Papua," katanya. (Laporan: Bams)