NABIRE - Anggota DPRD Kabupaten Nabire, Frans Hei menghimbau pemerintah Kabupaten Nabire untuk segera menyediakan segalah macam jenis kebutuhan yang akan digunakan tenaga medis untuk menangani virus corona (Covid-19).“Kebutuhan alat pelindung diri (APD) ini penting untuk segera Pemkab Nabire sediakan. Jangan tunggu ada pasien dulu,” kata Frans kepada wartawan Papuapos Nabire di Pasar Kali Bobo, Jumat (20/3) kemarin.Dikatakan Frans, Pemkab Nabire segera memperhatikan kebutuhan tenaga medis yang akan bekerja menangani pasien-pasien terkait virus corona. Jika tidak, dikwatirkan nantinya para tenaga medis bisa saja tidak melayani pasien. Lantas mogok kerja karena tidak ada alat pelindung diri.“Tenaga medis ini bukan robot, mereka juga manusia yang bisa tertular virus mematikan ini saat mengambil tindakan perawatan dan mengobatan, maka sejak dini pemkab Nabire segerah siapkan APD,” katanya.Frans menyebutkan, APD yang harus diperhatikan adalah mulai dari masker N95, pelindung mata, tangan, badan hingga rambut harus diperhatikan bagi tenaga medis yang nantinya menangani pasien yang terpapar virus corona."Wabah ini terus meluas, sementara kita di Nabire baik di RSUD maupun di Puskesmas-Puskesmas tidak ada sama sekali yang namanya APD. Lalu para dokter dan tenaga medis mau layani dengan alat pelindung apa ?” tanya Frans.Selain Frans juga menyoroti kurangnya prasarana pendukung yang nantinya akan dibutuhkan oleh pasien suspect maupun positif Covid-19 seperti ventilator, kamar rawat tekanan negatif untuk isolasi. “Seandainya saja jumlah suspect dan positif Covid-19 meningkat, maka saya sangat mengkhawatirkan kelak tidak mencukupi,” katanya.Frans juga mengingatkan pentingnya dukungan asupan makanan bergizi, ruangan yang layak dan juga tambahan bagi para dokter.  Serta tenaga medis lain yang nantinya akan berada di garda terdepan dalam penanganan pasien."Kondisi yang terjadi di luar sana perlu menjadi bahan acuan bagi pihak Pemkab Nabire dalam mempertimbangkan.  Terutama dalam penyediaan APD dan lain-lain yang sebagaimana saya telah sampaikan ini. Mau tidak mau suka tidak suka hal ini telah menjadi kewenangan Pemkab Nabire untuk memperhatikan," tutupnya. (eby)