MAKIMI – Pihak yang mengklaim sebagai pemilik tempat wisata Air Terjun Bihewa Distrik Makimi, Baldus Rumbobiar, secara tegas menolak pembangunan MCK dan kamar ganti yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Nabire melalui Dinas Parawisata. Kata Baldus, sesahrusnya proyek tersebut dikerjakan oleh pemilik tempat wisata Air Terjun Bihewa.Baldus Rumbobiar mengakui dan mengklaim jika dirinya secara pribadi telah membuat proposal pembangunan MCK dan kamar ganti. Namun kenyataan proyek tersebut diberikan kepada kontraktor lain oleh pemerintah Kabupaten Nabire melalui Dinas Parawisata. Terkait hal ini, dirinya telah menegur kontraktor dan memintanya untuk tidak melanjutkan pembangunan MCK dan kamar ganti.“Berdasarkan janji bupati saat berkampanye di Kampung Makimi kepada saya selaku ketua tim sukses bahwa semua proyek dan perhatian pembangunan ke wisata Air Terjun Bihewa akan diberikan kepada saya selaku pemilik tempat wisata Air Terjun Bihewa. Namun kenyataan pembangunan MCK dan kamar ganti jelas-jelas diberikan kepada kontraktor lain,” tutur Baldus Rumbobiar kepada Papuapos Nabire, Sabtu (25/8) di Kampung Makimi.Dirinya menambahkan, selaku ketua tim sukses di wilayah Distrik Makimi  ingin menagih janji politik dari Bupati Nabire. Jika Pemerintah Kabupaten Nabire ingin membangun Bihewa kenapa tidak dibangun dari awal yang harus dimulai dari jalan masuk.Dirinya selaku pemilik tempat wisata Air Terjun Bihewa yang telah susah payah dengan dana dan tenaga serta alat pribadi membangun jalan masuk sepanjang 3 kilo meter, tanpa bantuan dan dukungan dana dari pemerintah Kabupaten Nabire. Seharusnya pembangunan MCK dan kamar ganti tersebut diberikan kepada pihaknya selaku pemilik air terjun.Untuk itu selama pemerintah tidak mengakomodir dan mengahargai pihaknya selaku pemilik air terjun, maka proyek pembangunan MCK dan kamar ganti juga tidak bisa dibangun. Dan selaku ketua tim sukses juga ingin bupati menempati janjinya dengan pemberian proyek yang langsung dikerjakan oleh pihaknya.Tegasnya, janji itu merupakan janji politik, maka kini menjadi utang politik yang harus dijawab oleh bupati kepada pihaknya selaku ketua tim sukses pada saat bupati berkampanye di wilayah Distrik Makimi. Jika bupati sudah menjawab janjinya, maka selaku ketua tim sukses merasa diperhatikan oleh bupati dengan pemberian proyek MCK dan kamar ganti.(des)