NABIRE - Kepala Suku Besar Wilayah Adat Meepago, Melkias Keiya, SH, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah dan juga pemerintah delapan kabupaten agar dapat menghidupkan kembali ekonomi kerakyatan guna mencegah aksi kriminalitas yang akhir–akhir membuat keresahan dan ketakutan di wilayah Papua Tengah.

Untuk itu, selaku kepala suku mengajak seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta seluruh kepala daerah di 8 kabupaten di wilayah Papua Tengah untuk lebih serius menggerakkan melalui penyaluran program–program pembangunan yang menyentuh langsung kehidupan rakyat.

Dan apabila pemerintah tidak serius melihat kondisi ekonomi masyarakat yang melemah dan tersendat secara baik, arif dan bijak, akan lahir sejumlah aksi kriminalitas di mana–mana dan pada ujungnya akan kembali membuat pemerintah daerah yang repot dan pusing mengatasi sejumlah masalah di daerah.

Demikian siaran pers yang dikirim Kepala Suku Besar Wilayah Adat Meepago, Melkias Keiya SH, melalui pesannya kepada Papuapos Nabire, Minggu (12/07/2026) seraya menambahkan dengan tersendatnya penyaluran sejumlah program pemerintah, termasuk dana pembinaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), partai politik, lembaga adat serta berbagai bentuk dana hibah yang telah direncanakan, dapat dinilai berpotensi memperhambat perputaran uang di tengah masyarakat.

Untuk itu, selaku kepala suku menilai bahwa apabila kondisi tersebut terus berlangsung tanpa adanya solusi yang baik dan bijak serta nyata, maka tekanan ekonomi dapat meningkatkan adanya resiko yang dapat memunculkan berbagai persoalan sosial, seperti pencurian, perampokan dan tindak kekerasan yang meresahkan masyarakat.

“Ketika ekonomi rakyat tidak bergerak dan kesempatan hidup sempit, maka stabilitas keamanan juga dapat ikut terpengaruh. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan program–program yang telah direncanakan dan benar–benar berjalan demi menghidupkan pendapatan ekonomi Masyarakat,” terangnya.

Sehingga, lebih jauh Keiya mengingatkan apabila persoalan sosial tidak segera ditangani secara menyeluruh, situasi tersebut dikhawatirkan dapat memicu ketegangan antara masyarakat dengan aparat keamanan, sehingga semua pihak akan mengalami kerugian yang seharusnya dapat dicegah melalui kebijakan pemerintah yang responsif.

Pembangunan Papua, tambahnya, tidak cukup hanya berorientasi pada aspek keamanan, tetapi harus diawali dengan penguatan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Sehingga, selaku kepala suku berharap seluruh unsur Forkopimda provinsi dan 8 kabupaten di Papua Tengah agar memperkuat koordinasi dan mempercepat realisasi program-program pembangunan agar roda perekonomian kembali bergerak di tengah masyarakat dan keamanan dapat terjaga secara berkelanjutan.

Karena di masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang, masyarakat Papua Tengah hanya membutuhkan pemerintahan yang mampu menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat. Sebab, ketika ekonomi rakyat hidup, maka keamanan, ketertiban dan kedamaian juga lebih mudah diwujudkan. (des)