KAPIRAYA - Konflik Kapiraya terjadi karena tapal batas wilayah adat Mee dan Kamoro bukan tapal batas pemerintahan, dengan ini terjadi pengorbanan seorang Pdt. Neles Peuki. Maka pemerintah diharapkan hadir untuk menyaksikan dan berbicara soal wilayah adat Mee dan Kamoro, soal batas wilayah pemerintahan tersebut. 

Demikian dikatakan oleh Pemuda Katolik Komda Provinsi Papua Tengah (PK Komda PPT), Tino Mote. "Soal tampal batas wilayah adat tersebut pasti ada cerita dongeng dan dari orang tua maka kedua suku harus selesaikan secara keluarga Mee dan Kamoro. Hal klarifikasi wilayah adat Mee dan Kamoro perlu mediasi oleh Pemerintah Kabupaten Deiyai, Mimika dan propinsi juga lembaga-lembaga terkaitnya," ujar Tino Mote kepada media ini, Jumat (28/11/2025) lalu.

Tino menjelaskan, setelah penyelesaian barulah urus wilayah tapal batas pemerintahan, karena wilayah tapal batas itu hasil survei satelit tapal batas wilayah dan pemerintahan harus tahu tapal batas wilayah adat itu sudah ada dari dulu.

Menurutnya, Llantaran konflik tapal batas tersebut terjadi karena dulu dari nenek moyang sampai sekarang ini Kamoro dan Mee sudah tahu, akan tetapi mengapa terjadi pengorbanan Pdt. Neles Peuki, maka dari itu pihak kepolisian perlu menelusuri peristiwa tersebut.

"Hari ini semua domba yang ada di Kapiraya kehilangan hak untuk mengikuti ibadah, sudah tidak sedang jalan karena seluruh masyarakat sedang kehilangan arah hidup mereka. Kita sebagai umat beragama setanah Papua pertegas bawah pelaku pembunuhan harus proses secara hukum, karena dia itu seorang Pendeta. Kalau tidak diproses hukum kita yang proses hukum pelaku-pelakunya," pungkasnya.(edi/ist)