NABIRE – Pemerintah daerah (Pemda) berasma seluruh kepala sekolah tingkat SMA/SMK baik negeri maupun swasta, membahas pemenuhan data penyerahan P3D. Rapat yagn digelar Rabu (27/7), dipusatkan di ruang rapat Setda Nabire. Sekda Nabire, Drs. Johny Pasande dalam arahannya mengatakan, kedepan dengan kebijakan pemerintah yang mengalihkan urusan ini bermaksud agar penanganan pendidikan di tingkat SMA/SMK itu jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kedepan akan lebih banyak perhatian pemerintah dari provinsi baik kesejahteraan maupun bimbingan guru pada proses belajar mengajar di masing-masing sekolah. “Kemarin kita sudah dapat surat dari Gubernur soal rencana pembangunan satu SMA unggulan di wilayah adat Meepago yang akan dibangun di Nabire. Kita sudah diminta untuk siapkan lokasinya, tanah paling sedikit 8 hektar ini untuk akan mempersiapkan SMA unggulan sejajar dengan diluar Nabire,” kata Sekda.Kedepan, yang akan mengajar di sekolah itu ada guru tamatan Sarjana (S1), profesor dan doktor. Sehingga sekarang ini visi misi Gubernur Papua, untuk mengasilkan 1.000 doktor sehingga kita di Papua itu harus melakukan lompatan. Karena jika di Papua tidak melakukan lompatan, kita di Papua akan sulit menanjak ke atas.   Asisten III Setda Nabire, Pieter Erari, SE, M.Si mengatakan, pemerintah pusat berkomitmen di bidang pendidikan mengenah ini menjadi kewenangan  provinsi. Urusan verifikasi penataan kelembagaan sudah tidak ada lagi, urusan pendidikan kita didiskusikan dengan kementerian lembaga.“Dengan pihak kementerian lembaga pendidikan dari PAUD pendidikan dasar 9 tahun. Pada tahun 2017 secara otomatis SMA/SMK itu kewenangan provinsi sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya. (modes)