NABIRE - Bertempat di ruang rapat Setda Nabire, Rabu (11/1) kemarin digelar rapat bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Nabire dan pihak BPJS Nabire dan perwakilan Biak Numfor, dalam rangka penjaminan kesehatan masyarakat di Kabupaten Nabire tahun 2017. Dalam arahan singkatnya, Bupati Nabire Isaias Douw, S.Sos.,MAP, menyampaikan sumber data orang asli Papua yang belum terkafer sebagai penjamin kesehatan sekitar 14 ribu jiwa, maka pemerintah Kabupaten Nabire melakukan penandatangan MOU kerjasama dengan pihak BPJS  Kesehatan Cabang Biak Numfor.Sehingga, pada kesempatan tersebut, para kepala distrik dan siapapun yang belum serahkan data segera menyerahkan kepada BPJS dan tahun 2018 mendatang juga dari tanggal 11 Januari 2018 akan dilaksanakan koordinasi lagi atau pengecekan bersama. Ditambahkan bupati, data-data yang ada ini benar-benar para SKPD serahkan kepada pelayanan BPJS kesehatan atau masih belum akan dicek lagi, sehingga tugas dan tanggung jawab para SKPD harus dapat dilaksanakan sesuai dengan keinginan kita bersama dapat dikerjakan sebagaimana mestinya.“Sekian ribu Orang Asli Papua (OAP) itu harus dilayani, dengan BPJS Kesehatan masalah anggaran tidak ada masalah yang penting pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat dilayani dengan sebaik-baiknya sesuai dengan jumpa/janji yang disampaikan dihadapan para pimpinan,” tekan bupati.Sementara itu, Kepala BPJS Cabang Biak Numfor Ardi Andrianto mengatakan kami sangat apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Nabire, dengan penandatangan ini harapannya, masyarakat miskin yang belum terkafer jaminan Kesehatan Nasional yang dibayar iurannya oleh pemerintah pusat mereka diperoleh jaminan tersebut.Dan, tambahnya, bisa mengakses kesehatan di seluruh Indonesia dengan mereka bisa mengakses itu. Bidang kesehatan mereka tidak bisa rasa takut, untuk bagaimana cara pembiayaannya, pasti dijamin oleh BPJS Kesehatan, maka kedepannya MoU ini diharapkan tiap tahun diperpanjang karena manfaatnya kepada masyarakat.(modes)