NABIRE - Diluar emas Blok Wabu Kabupaten Intan Jaya yang selama ini diketahui, Pegunungan Wiiliem Kabupaten Puncak dinyatakannya memiliki deposit emas dua kali lipat dari Freeport. Hal itu diungkapkan Gede Candra, ekonom muda, dalam acara Podcast di Madilog kemarin. "Informasi ini baru dipublish sekarang, supaya Pak Presiden segera tangani kekayaan negara ini agar bermanfaat untuk rakyat Indonesia. Kalau dijadikan bantalan di Bank Sentral, nilai rupiah akan menguat sampai satu dollar Rp 7 ribu rupiah, " ujar Gede. 

Dunia pertambangan Indonesia dihebohkan oleh laporan terbaru mengenai temuan potensi cadangan emas raksasa di tanah Papua. Dalam sebuah diskusi mendalam yang dilansir dari kanal YouTube Forum Keadilan TV pada Senin (01/06/2026), ekonom dan peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP), Gede Sandra mengupas tuntas temuan mencengangkan ini. Cadangan emas baru tersebut diklaim memiliki potensi yang luar biasa besar, bahkan diperkirakan mencapai dua kali lipat dari cadangan emas yang saat ini dikelola oleh PT Freeport Indonesia di tambang Grasberg.

"Informasi mengenai potensi emas yang luar biasa besar ini bukanlah isapan jempol belaka, melainkan berasal dari data geologi yang sangat valid," ujar Gede Sandra dalam tayangan video tersebut.

Ia menjelaskan bahwa data tersebut awalnya dikumpulkan oleh Forum Tujuh Belas Agustus (Fortuga) ITB pada tahun 2016 lalu. Guna memastikan keakuratannya, temuan tersebut bahkan telah melalui proses verifikasi ketat oleh para ahli geologi independen asal Kanada dan Amerika Serikat.

Potensi ekonomi dari temuan ini dinilai mampu mengubah peta kekuatan finansial Indonesia di mata dunia secara instan. Gede Sandra menegaskan bahwa jika kekayaan alam ini sepenuhnya dikuasai oleh negara dan dimasukkan ke dalam pembukuan Bank Indonesia, dampaknya akan sangat masif. 

"Jika cadangan emas raksasa ini resmi dicatatkan sebagai aset negara, hal tersebut diprediksi dapat memperkuat nilai tukar rupiah secara signifikan terhadap dolar AS," tuturnya dengan optimis.

Namun di balik potensi yang menggiurkan tersebut, ada alarm kewaspadaan yang harus segera direspons oleh pemerintah. Gede Sandra mengungkapkan bahwa di lapangan sudah mulai terlihat adanya pergerakan mencurigakan berupa pembangunan akses infrastruktur.

"Kami menyoroti bahwa saat ini sudah ditemukan pembangunan jalan menuju titik lokasi cadangan emas tersebut, meskipun statusnya belum jelas siapa pihak yang membangunnya," ungkapnya dengan nada khawatir.

Catatan Kritis: Ada kekhawatiran besar dari para pengamat bahwa jika pemerintah lambat bertindak, cadangan emas raksasa ini terancam jatuh dan dikuasai oleh pihak swasta atau korporasi asing.

Menagih Ketegasan Rezim Prabowo Subianto

Lebih lanjut, Gede Sandra membeberkan bahwa data krusial ini sebenarnya bukan barang baru di meja pemerintahan, namun sempat terabaikan. "Data berharga ini sebelumnya sempat disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo oleh mendiang ekonom senior Rizal Ramli atau Bang RR, namun sayangnya tidak ada tindak lanjut yang jelas setelah pertemuan tersebut," sesal Gede Sandra mengingat momentum yang hilang di masa lalu.

Berkaca dari pengalaman tersebut, momentum kini beralih kepada pemerintahan yang baru untuk mengambil langkah taktis dan berani. Gede Sandra berharap besar agar kepemimpinan saat ini tidak mengulangi kelalaian yang sama dalam mengamankan kekayaan bumi pertiwi. "Narasumber berharap rezim Presiden Prabowo Subianto dapat segera menugaskan lembaga strategis seperti Danantara, Mind ID, atau PT Antam untuk melakukan eksplorasi resmi dan mengamankan aset ini demi kepentingan negara," tegasnya.

Kesejahteraan Rakyat Papua Harus Jadi Prioritas Utama

Selain untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, pengelolaan harta karun Papua ini wajib meletakkan masyarakat adat setempat sebagai aktor utama yang diuntungkan. Pendekatan pengelolaan tidak boleh lagi menggunakan cara-cara lama yang eksploitatif tanpa memedulikan dampak sosial dan kesejahteraan warga lokal. Pemerintah pusat diminta belajar dari sejarah panjang dinamika industri ekstraktif di wilayah paling timur Indonesia tersebut.

"Narasumber menekankan pentingnya memastikan masyarakat Papua mendapatkan manfaat besar dan kesejahteraan dari pengelolaan sumber daya tersebut," kata Gede Sandra di akhir diskusi. 

Langkah adil dan transparan ini dinilai menjadi kunci krusial agar sejarah kelam konflik sosial, ketimpangan ekonomi, serta rasa ketidakadilan di tanah Papua tidak kembali terulang di masa depan.(sam)