NABIRE -  Otonomi Khusus (Otsus) Papua akan berakhir pada tahun 2023. Oleh karena itu, untuk mengganti besaran dana Otsus yang diterima selama harus disiasati dengan menggali potensi sumber daya alam yang tersedia di Papua. Kalau tidak, banyak daerah yang merasakan kehilangan banyak dana.Papua ini kaya dengan sumber daya alam yang berlimpah tetapi selama itu pula sumber-sumber daya alam tersebut belum menjadi sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan kesejaheraan masyarakat di daerah ini.Calon Gubernur Papua, Lukas Enembe dalam pertemuan terbatas dengan pendukung dan simpatisan di Gedung Olahraga (GOR) Kota Lama, Nabire, Senin (12/3) mengungkapkan ketika Lukas Enembe dan Klemen Tinal awal menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, bingung dengan membagi dana karena danya yang tersedia sedikit untuk dibagi-bagi ke 28 kabupaten dan satu kota. Oleh karena itu, dana otsus dibagi 20 persen untuk provinsi dan 80 persen untuk kabupaten/kota. Dari 20 persen, 10 persen untuk agama dan 10 pertsen untuk kesejahteraan rakyat lewat program respek/Prospek.Untuk menambahkan dana daerah, kata Enembe, memacu peningkatan penermaan pendapatan asli daerah (PAD). Hasilnya, PAD Papua yang semula hanya Rp 500 milyar sekarang sudah mencapai 1 trilyun. Disamping itu, Enembe terus berjuang untuk mendapat bagian bagi daerah. Setelah berjuang selama 5 tahun, baru ada kesepakatan, Freeport mau memberikan 10 persen royaliti pemerintah kepada pemerintah Papua.Calon Gubernur Papua yang juga petahana ini menambahkan untuk menghadapi pemberhentian dana Otsus pada tahun 2023, pemerintah diminta untuk memnggali semua sumber daya yang ada di daerah ini. Enembe memuji pencipta lagu Tanah Papua yang mampu melukiskan kekayaan alam tanah Papua, emas yang mengalir di tanah Papua. Lagu ini menggambarkan kekayaan alam yang perlu digali untuk memperkuat pendapatan asli daerah sehingga pada saat dana Otsus Papua, pemerintah dan masyarakat di Papua tidak bingung cari dana kemana untuk pembangunan di daerah ini.Mendorong percepatan penerimaan daerah, Enembe mempertanyakan, berapa besar pendapatan asli daerah yang diterima Kabupaten Nabire. Karena Nabire penuh dengan kekayaan alam seperti emas dan kekayaan hutan dan laut.Enembe menilai, membangun daerah in tidak cukup hanya lima tahun mau bangun dengan baik butuh 10 tahun untuk menjabat kepala daerah. “Kalau bisa, undang-undang itu dirubah, tidak satu periode tetapi dua periode. Bila perlu lebih lama,” tuturnya. (ans)