NABIRE - Pemerintah pusat dan Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah, Dr. Rifka Haluk, MM diminta untuk segera mengevaluasi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (PPKP), Benyamin G. Lekatompessy. Hal ini disampaikan tokoh masyarakat Provinsi Papua Tengah, Osea Petege, SE, kepada media ini, Senin (27/02/23) di Nabire.

Menurut Osea Petege, permintaan evaluasi karena yang bersangkutan dalam beberapa bulan menjabat sebagai kepala dinas tidak menunjukkan keberpihakan kepada orang asli Papua dalam pelayanannya di kantor.

"Saya mendengar keluhan masyarakat selama dua bulan awal di tahun 2023 ini. Dia utamakan semua orang pendatang di kantor, padahal orang Papua itu antri satu dua hari dan saya sendiri juga merasakan hal ini," kata Osea.

Dijelaskan Osea, dirinya datang ke kantor jam 12.15 WIT sesuai chat whatapp yang disampaikan kepala dinas kepada dirinya. Setelah tiba dirinya melapor kepada penerima tamu dan mengisi buku tamu. Bahkan sudah komunikasi dengan kepala dinas lewat whatsapp pukul 13.22 WIT dan disuruh menunggu.

"Jadi, pukul 14.23 WIT ada lagi masyarakat pendatang yang datang dan isi buku tamu, langsung masuk. Padahal kami ini mau bicarakan soal kelangkaan pupuk subsidi di Papua Tengah. Tetapi, kepala dinas justru menerima salah satu tamu yang mengajak untuk pengadaan sapi dari luar Papua. Padahal peraturan larangan untuk memasukan hewan kuku belah seperti sapi, yakni penyakit mulut dan kuku belum dicabut oleh pemerintah," kata Osea.

Kata dia, dirinya datang dan antri tetapi semua orang pendatang dari sukunya yang datang dari belakang diutamakan. Kita ini tahu aturan dan antri dan ada persoalan yang membutuhkan saran masukan dan kebijakan sesuai Tupoksinya. Tetapi dirinya dan beberapa orang asli Papua lain pulang tanpa ketemu. Dirinya baru hari ini tetapi bebarapa orang Papua lain sudah menunggu beberapa hari dan belum berhasil ketemu karena dia pilih-pilih orang. Bahkan salah satu hal yang dibicarakan adalah memasukan sapi yang aturannya belum dicabut.

"Saya bertanya, Papua Tengah itu hadir untuk siapa ? Apakah orang pendatang dan khusus dari sukunya atau untuk kemajuan orang asli Papua yang tertinggal di berbagai sisi. Kami kan tidak pergi ke daerah dia, ini daerah kami. Kami merasa seperti di Ambon. Bekerja yang benar dan layani masyarakat dengan melakukan hal-hal yang tidak melanggar aturan," katanya.

Lebih lanjut dikatakan, bagi orang asli Papua di Papua Tengah yang sebagian besar adalah petani dan nelayan pasti berurusan dengan dinas tersebut. Namun kalau ketemu saja susah. Dirinya bertanya, Papua Tengah hadir untuk siapa ? Jakarta bilang, Papua Tengah hadir untuk orang asli Papua tetapi kenyataannya untuk bertemu saja diabaikan. Ini kita belum bicara kebijakan, ini kita baru bicara bertemu, kalau bertemu saja susah, bagaimana mau buat kebijakan yang memihak orang asli Papua.

Oleh karena itu, dirinya sebagai tokoh masyarakat Papua Tengah atas nama orang asli Papua meminta kepada pemerintah pusat dan penjabat gubernur agar segera evaluasi dan bila perlu segera copot kepala Dinas PPKP dan kepala dinas lain yang berperilaku seperti itu. Mereka ini dinilai bisa menggagalkan tujuan kehadiran Provinsi Papua Tengah. 

“Saya masih bicara di media, kalau masyarakat berontak, siapa yang salah," kata Osea Petege.

"Sekali lagi, saya harapkan Pak Sekda dan Ibu Penjabat Gubernur segera evaluasi total dan bila perlu copot karena dia mulai memupuk kemarahan publik. Kita tidak butuh orang-orang seperti ini di Papua Tengah. Mereka urus diri dan keluarga, sudah terbukti selama satu bulan ini," tegasnya.(wan)