Noken Jadi Komoditi, Perlu Pemberdayaan Ekonomi Pemerintah

NABIRE – Noken adalah tas tradisional Papua yang diakui UNESCO sebagai warisan budaya takbenda dan telah berevolusi menjadi komoditi ekonomi kreatif yang signifikan.
Dalam hal tersebut, pemberdayaan ekonomi oleh pemerintah sangat krusial untuk meningkatkan kesejahteraan Mama-mama Papua (perajin) dan melestarikan budaya di tengah arus modernisasi.
Anggota DPR Papua Tengah, John Gobai, Kamis (16/4/26) saat diwawancarai Papuapos Nabire berpendapat, noken itu identitas, kenapa dikatakan identitas, karena orang yang menggunakan noken di waktu kecil itu berbeda dengan dia mulai sekolah dan dia sudah menuduki jabatan.
Dalam budaya juga demikian, ada noken-noken tertentu itu hanya boleh digunakan oleh kaum bangsawan, ada yang boleh untuk masyarakat biasa. “Jadi noken itu menunjukkan identitas,” ujarnya.
Ia juga menunjukkan sebuah eksistensi itu juga berlaku di kaum laki-laki maupun perempuan dalam masyarakat adat Papua, karena itu noken juga sebagai identitas dalam perkembangannya.
“Noken itukan kemudian juga menjadi komoditi yang dipasarkan yang memerlukan pemberdayaan ekonomi oleh pemerintah jadi tidak boleh kita lupa itu adalah bahan baku noken itu ditanam,” imbuhnya.
John Gobai menambahkan, sekarang itu bahan bakunya tumbuh secara alam. Dan dia pasti akan berkurang. Karena itu perlu ada budidaya, seperti anggrek, tanaman-tanaman yang bisa menjadi bahan.
Untuk membuat noken ini harus dibudidaya dan jangan dirusak. “Seperti kita melindungi misalnya mangrove, kita melindungi tempat-tempat yang orang sebut ada hutan lindung dan lain-lain,” katanya.
Pengembangannya itu, lanjut John, perlu dilakukan budidaya untuk bahan-bahan baku Noken. Kemudian karena dia identitas, maka perlu penetapan. Penetapan Noken hari menggunakan noken misalnya. Terus penetapan Noken sebagai muatan lokal.
“Penetapan noken sebagai aksesoris wajib untuk sebuah kegiatan, event biasa orang bilang ada seminar kids. Nah, Noken wajib menjadi cenderamata bagi para tamu yang datang ke provinsi Papua Tengah,” urainya.
Ia juga menambahkan, harus ada kesepakatan harga dengan bahan, tergantung bahan yang digunakan. “Festival Noken atau yang diisi dengan pertunjukan maupun belajar dan lain-lain. Itulah kami DPR Papua Tengah akan menyusun dan membahas Perda tentang Noken,” tandasnya.(rob)
Bagikan artikel ini



