NABIRE – Kabupaten Nabire tercatat nominasi 3 besar di dalam pencapaian validasi data keluarga tak mampu sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Provinsi Papua. Disamping itu, Dinas Sosial Kabupaten Jabire juga akan mengusulkan penambahan data keluarga tak mampu sebanyak 4.678 keluarga ke Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai usulan keluargaa tak mampu dari daerah.

Hingga Senin (12/7) Dinas Sosial Kabupaten Nabire telah mempadankan data keluarga penerima bantuan sosial (Bansos) pangan sebanyak 9.758 keluarga atau 20,37 persen dari jumlah keluarga tak mampu berdasarkan data DTS sebanyak 13.000 lebih keluarga penerima bantuan sosial pangan (BSP)dan peserta program keluarga harapan (PKH) sebanyak 6.000 lebih keluarga. Capaian Kabupaten Nabire ini masuk nominasi 3 besar se Provinsi Papua bersama Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura yang sudah mencapai 21 persen dari keluarga tak mampu di data DTKS Kemensos.

Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Nabire, Zakeus Petege di ruang kerjanya, Senin (12/7) siang mengatakan optimis, pencapaian validasi padan antara Nomor Induk Kependudukan dari data DTS dengan data kependudukan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Nabire bisa melebihi prosentasi padan sebesar 21 persen seperti Kabupaten dan Kota Jayapura. Karena, baru masuk nominasi 3 besar hanya berdasarkan pencapaian hingga Senin (12/7) pagi. Optimis akan mencapai 21 persen seperti Jayapura karena sejak akhir pekan lalu, Dinas Sosial Kabupaten Nabire mempadankan data keluarga miskin di DTKS dengan Dindukcapil oleh dua tim, pagi dan sore masing-masing 15 operator.

Dengan pola kerja melibatkan 15 operator, Sekretaris Dinsos menargetkan pencapaian pada tanggal 29 Juli, sehari sebelum Kemensos menutup validasi data penerima bansos se Indonesia, akan mencapai 80 persen. Dinas Sosial melakukan validasi data berdasarkan data penduduk di DTS dan Dindukcapil dengan mendatangi warga dari rumah ke rumah untuk mencocokan nama dan NIK yang bersangkutan.

Selama validasi data DTS dengan faktual di lapangan dengan sistim door to door, Zakeus Petege mengungkap Dinas Sosial Nabire juga menganulir (menghapus) 972 penerima bansos, karena tidak menemukan orang yang terdata di DTS.

Sekalipun Disos tidak menemukan 972 penerima bansos pangan sesuai data DTKS Kemensos saat validasi, Dinas Sosial Kabupaten Nabire juga mengusulkan 4.678 keluarga yang layak menerima bansos pangan. Sekretaris Dinsos, Zakeus optimis usulan baru bakal bertambah, karena penamabahan baru dari beberapa keluarahan dan kampung di dalam kota dan sekitar.

Oleh sebab itu, Zakeus Petege optimis jumlah usulan baru Nabire akan bertambah setelah memvalidasi data dari kampung lain di luar kota. Apakah calon penerima bansos yang diusulkan Nabire ini akan menerima bansos atau tidak, sepenuhnya akan ditentukan oleh Kemensos. Dinas sosial hanya mengusulkan, berdasarkan validasi data keluarga tak mampu di daerah ini.

Menyinggung pentingnya validasi data keluarga tak mampu, Zakeus Petege mengatakan, Dinas Sosial lebih fokus untuk membidik bantuan kesehatan dan pendidikan dari pemerintah kepada keluarga tak mampu melalui kepemilikan Kartu BPJS KIS PBI APBN dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi anak-anak dari keluarga tak mampu. Kalau bantuan pangan saja, tidak terlalu penting karena bisa cari makan sendiri tetapi lebih fokus kepada bantuan kesehatan dan pendidikan dengan mengikutsertakan di dalam BPJS KIS PBI yang dibiayai oleh negara bagi keluarga tak mampu di bidang kesehatan dan keikutsertaan KIP (Kartu Indonesia Pintar) anak-anak dari keluaga tak mampu supaya anak-anaknya bisa mendapat bantuan pendidikan dari pemerintah. (ans)