NABIRE – Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dinparbudpora) Kabupaten Nabire, Martha Pigome mengakui hingga saat ini, Nabire belum ada Rencana Jangka Menengah Pengembangan Pariwisata. Oleh sebab itu, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat tidak mengetahui pengembangan pariwisata di daerah ini.

Hal ini diungkapkan Kadin Parbudpora, Martha Pigome saat audiensi antara Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire bersama Dinas Parbudpora dan Dinas Pelayanan Perizinan Satu Atap (DPPSA) di ruang kerja Komisi B DPRD Nabire, Selasa (19/10) pagi. Audiensi dipimpin Wakil Ketua Komisi B, Musa Malisa didampingi anggota komisi.

Martha Pigome menyampaikan terima kasih atas inisiatif perjuangan masuknya Nabire sebagai salah satu kawasan wisata di Provinsi Papua ke pemerintah pusat. Apabila Nabire punya rencana pengembangan kawasan wisata di Nabire, pemerintah provinsi dan pusat bias melihat rencana pengembangan wisata di daerah ini pemerintah provinsi dan pusat ikut serta mendukung pengembangan wisata di daerah ini.

Sebelumnya, saat Komisi B audiensi dengan Dinas Perindustrian Kabupaten Nabire, Senin (18/10), Kepala Dinas Perindustrian Nabire, Janic Iji mengungkap kesulitannya lobi dana ke pemerintah pusat, terbentur dengan tidak adanya rencana jangka menengah pengembangan kawasan wisata di Kabupaten Nabire.

Dalam audiensi tersebut, Iji mengatakan, agak sulit mendapat bantuan dana dari pemerintah untuk pengembangan indistri di Kabupaten Nabire. Karena, hingga kini Nabire beluam ada rencana jangka menengah pengembangan kawasan wisata di Kabupaten Nabire.

Sebab, kata Iji, perhatian pembangunan pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode kedua, lebih konsentrasi pada pengembangan keparisawaan. Oleh karena itu, industry-industri yang dibangun di daerah dapat mendukung pengembangan pariwisata sehingga apabila mau membangun industri hendaknya mendukung pengembangan pariwisata.

Oleh karena itu, untuk membangun industri rumah tangga dan menengah sudah harus masuk di dalam rencana pengembangan pariwisata sebagai penunjang. Selama belum ada rencana pengembangan pariwisata di daerah agak sulit bergandeng dengan prioritas nasional. Kesulitan ini juga sedang dihadapi Dinas Perindustrian Kabupaten Nabire. (ans)