NABIRE – Mutu pendidikan khususnya pendidikan dasar di Kabupaten Nabire dikategorikan di dalam mutu pendidikan yang memprihatinkan di Provinsi Papua. Dalam klasifikasi mutu pendidikan dasar di Papua, mutu pendidikan dasar di Kabupaten Nabire hanya mendapat dua bintang sehingga dikategorikan sebagai kabupaten dengan mutu pendidikan dasar yang memprihatinkan.Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire, H Moh Iskandar, SP di Sekretariat DPRD Nabire, Selasa (30/1) mengatakan dalam pertemuan penataan mutu pendidikan dasar di Provinsi Papua, pekan lalu di Jayapura, terungkap bahwa mutu pendidikan kita di Kabupaten Nabire hanya mendapat dua bintang sehingga dikategorikan mutu pendidikan dasar yang memprihatinkan.Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota se Provinsi Papua, Bappeda dan DPRD Komisi yang membidangi pendidikan untuk membahas peningkatan mutu pendidikan dasar di Provinsi Papua.Iskandar mengatakan kalau kita mendapat bintang lima, sudah bagus tetapi ternyata mutu pendidikan dasar di Kabupaten Nabire hanya dua bintang yang berarti mutu pendidikan dasar memprihatinkan.Legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menilai rendahnya mutu pendidikan dasar di daerah ini karena sebagian sekolah dasar di pesisir pantai dan kepulauan selama ini terjadi kekurangan tenaga guru sehingga proses belajar mengajar di sekolah juga tidak efektif. Apalagi kawasan pedalaman seperti Distrik Dipa dan Menou, kondisi pendidikan dasar.Ketika ditanya pendapatnya soal kekosongan tenaga guru selama 3 tahun di SD Negeri Wadio Tengah dan Dinas Pendidikan baru menempatkan seorang kepala sekolah pertengahan 2017 lalu, Iskandar menilai kondisi ini sangat memprihatinkan. Karena, sekolah berada di pinggir kota tetapi bisa terjadi seperti itu. Apalagi kondisi sekolah-sekolah yang berada di kawasan pesisir, kepulauan dan pedalaman.Ia menilai, rendahnya mutu pendidikan dasar di daerah ini, bagaimana bisa mutu meningkat, satu SD yang berkelas VI saja, hanya diajar oleh satu dua guru. Apalagi sekolahnya tidak ada guru. Mau harap apa, kalau kondisi pendidikan kita seperti ini.Untuk memacu mutu pendidikan dasar di daerah Iskandar meminta Bupati, Wakil Bupati dan Dinas Pendidikan agar peduli dengan kondisi pendidikan kita dengan memperbanyak kunjungan ke lapangan dan membenahi pendidikan dengan pemerataan tenaga guru  dan disiplin tenaga pendidik di tempat tugas.Ketika disinggung soal pengangkatan, penempatan dan mutasi guru  yang ditangani oleh Badan Kepagawaian Daerah (BKD) bersama dengan Aparat Sipil Negara (ASN) yang lain sehingga Dinas Pendidikan tidak mengurus pengangkatan, penempatan dan mutasi guru seperti beberapa tahun silam, Legislator PDIP ini menilai harus ada koordinasi yang baik antara Dinas Pendidikan dan BKD dalam urusan pengangkatan, penempatan dan mutasi guru agar masalah klasik yang satu ini bisa diatasi. (ans)