DOGIYAI - Ketua Tim Peduli Alam dan Manusia Kapiraya, Musa Boma, sekaligus tokoh pemuda Papua Tengah menyatakan menyesal dengan pertemuan soal tapal batas yang difasilitasi Pemprov Papua Tengah bersama tiga kabupaten, masing-masing Kabupaten Dogiyai, Deiyai dan Timika, di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah yang dipimpin oleh Pj. Gubernur Ribka Haluk, Kamis (26/9/24) lalu.

Musa Boma menyesal karena dalam pertemuan itu Pj Gubernur Papua Tengah bersama ketiga bupati dan lembaga DRPD belum bahas tentang masalah perusahaan ilegal PT. Zommalion Heavin Industri di Wakiya yang masuk di Kali Wakiya. Hal itu dengan tegas disampaikan Ketua Tim Peduli Alam dan Manusia Kapiraya tanggal 28 September 2024 dari Uwemuka.

Kata dia, segala masalah bisa terjadi di Wakiya hanya karena perusahaan ilegal itu. “Tapi saya melihat bahwa pemerintah tidak tanggapi atas perusahaan ilegal dan rakyat Wakiya mengungsi ini,” ujarnya.

Kata dia, rakyat merupakan raja yang perlu dihormati oleh pemerintah. Karena Republik Indonesia ada karena rakyat, Provinsi Papua Tengah dan kabupaten bisa hadir karena rakyat, bagian itu perlu dipahami.

“Saya meminta juga kepada Mabes Polri di Jakarta, Polda Papua Tengah, Kapolres Dogiyai, Kapolres Deiyai, dan Kapolres Timika segera tangkap pimpinan perusahaan PT. Zommalion Heavin Industri. Kepala Desa Wakiya bersama Kepala Suku Kamoro di Wakiya agar mereka bertanggung jawab segala masalah yang terjadi itu,” tuturnya. (Musa Boma)