NABIRE - Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah (PPT) meninjau langsung korban pembakaran rumah di Kampung Wakia, Distrik Mimika Barat Tengah, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Selasa (24/09/24) kemarin.


Ketua MRP PPT, Agustinus Anggaibak mengatakan, di Kampung Wakia telah terjadi tindak kejahatan pembakaran rumah warga oleh oknum-oknum dari dua kabupaten, yaitu Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Deiyai.


"Wakia itu benar-benar milik orang Kamoro, oknum-oknum masyarakat dari dua kabupaten, yaitu Dogiyai dan Deiyai kesana dan bakar rumah warga, kami kemarin melihat langsung dan warga yang mengungsi berjumlah 47 KK. Saya harap kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk memperhatikan kesehatan ketersediaan obat-obatan dan makanan, karena warga di sana betul-betul dalam keadaan kesulitan," ujarnya.


Agustinus Anggaibak menambahkan, masyarakat dari sembilan kampung di sana menyatakan sikap tidak akan mengikuti pemilihan kepala daerah kalau tidak ada perhatian dari pemerintah untuk memindahkan warga di sana yang terkena dampak pembakaran rumah untuk dipindakan ke tempat tinggal semula.


"Saya harap kepada Pemerintah Kabupaten Dogiyai dan Deiyai agar  oknum-oknum masyarakat yang pergi ke Wakia dan bakar rumah warga di sana suatu kesalahan besar. Saya harap kepada pemerintah untuk bisa ditangani secara serius, karena Kampung Wakia itu milik masyarakat Kampung Mimika, daerah administrasi Kabupaten Mimika. Wakia dimekarkan menjadi kampung waktu pemerintahan kepemimpinan Klemen Tinal, waktu saya masih menjadi anggota DPRD Kabupaten Mimika, dan saya tau betul dan daerah itu milik Pemkab Mimika bukan milik Pemkab Dogiyai atau Deiyai," ungkapnya.


Agustinus Anggaibak mengharapkan dimomen mendekati Pilkada agar pemerintah bisa menangani dan cepat menyelesaikannya. Diharapkan tidak sampai hal tersebut menjadi penghambat proses pesta demokrasi lima tahunan itu.


Masyarakat juga menyampaikan kepada pihaknya di sana juga terdengar bunyi tembakan senjata dan warga ketakutan.


"Hal ini saya harap kepada LO Polda Papua Tengah dan juga TNI agar di wilayah itu harus ada aparat yang mengamankan. Karena selama ini di daerah itu belum ada pos pengamanan TNI maupun Polri, supaya betul-betul bisa mengamankan masyarakat yang ada di sana," harapnya.


Ketua MRP PPT juga berharap agar hal ini diperhatikan oleh Polda dan Pangdam supaya di Kecamatan Mimika Barat Tengah segara dibangun pos keamanan, Kepolisian Sektor (Polsek) dan Koramil. Agar keamanan masyarakat di sana bisa terjamin.


Agustinus juga menyampaikan ke Papuapos Nabire, soal keberadaan Bandara Kapiraya yang berada di wilayah Wakia tersebut untuk ditutup. Karena Bandara tersebut malapetaka bagi masyarakat Wakia.


"Jadi kalau orang mau ke Wakia harus lewat ke Timika dulu, karena itu wilayah Administrasi Kabupaten Mimika. Masyarakat tidak boleh dari Deiyai ataupun Dogiyai langsung terbang kesana. Karena di wilayah itu ada pertambangan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Pemerintah provinsi dan kabupaten harus bekerjasama dengan baik supaya pelaku-pelaku pertambangan liar di wilayah tersebut yang memasukan delapan unit alat berat itu harus ditangkap dan proses secara hukum yang berlaku," ujarnya.


Karena mereka tidak memiliki ijin resmi dari kementerian atau pemerintah. Karena pertambangan yang dilakukan di sana itu pertambangan liar.(pal)